Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Bertemu Presiden Bank Dunia di Jepang, Apa yang Dibahas?

1
1

Suasana pertemuan bilateral. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bank Dunia David Malpass di sela-sela pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G20 di Jepang, akhir pekan lalu.

Mengutip informasi dalam laman resmi Kemenkeu, pertemuan tersebut membahas reformasi yang dilakukan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sri Mulyani menegaskan reformasi dilakukan baik dari aspek regulasi, institusi, maupun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan.

“Salah satu bentuk ketiga reformasi tersebut adalah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” ujarnya, seperti dikutip pada Senin (10/6/2019).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan reformasi struktural juga terus dilakukan Indonesia. Reformasi struktural tersebut terutama di bidang penanaman modal dengan mengurangi daftar negatif investasi (DNI) secara berkelanjutan untuk menarik masuk aliran modal.

Adapun fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta reformasi institusional. Dia pun memiliki perhatian pada kontraksi perdagangan karena pengaruh global yang berisiko mengancam pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyerukan agar kondisi ekonomi global perlu diantisipasi hingga jangka menengah karena cukup mengkhawatirkan. Harga komoditas, khususnya pertambangan, akan tertekan dan berdampak kepada penerimaan negara. Dia berharap sebagian guncangan ekonomi akan diserap sisi pengeluaran sebagai automatic stabilizer.

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

Presiden Bank Dunia David Malpass menyarankan agar pemerintah Indonesia tetap menjalankan reformasi struktural di tengah kondisi ekonomi global yang memang masih relatif rentan. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan komitmen pemerintah.

Terkait pesatnya perkembangan ekonomi digital – berpengaruh pada perpajakan –, dia berpendapat ada dua aspek terpisah yang perlu diperhatikan. Keduanya adalah nilai data dan cara perusahaan melakukan transaksi bisnis. (kaw)

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

“Salah satu bentuk ketiga reformasi tersebut adalah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” ujarnya, seperti dikutip pada Senin (10/6/2019).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan reformasi struktural juga terus dilakukan Indonesia. Reformasi struktural tersebut terutama di bidang penanaman modal dengan mengurangi daftar negatif investasi (DNI) secara berkelanjutan untuk menarik masuk aliran modal.

Adapun fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta reformasi institusional. Dia pun memiliki perhatian pada kontraksi perdagangan karena pengaruh global yang berisiko mengancam pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyerukan agar kondisi ekonomi global perlu diantisipasi hingga jangka menengah karena cukup mengkhawatirkan. Harga komoditas, khususnya pertambangan, akan tertekan dan berdampak kepada penerimaan negara. Dia berharap sebagian guncangan ekonomi akan diserap sisi pengeluaran sebagai automatic stabilizer.

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

Presiden Bank Dunia David Malpass menyarankan agar pemerintah Indonesia tetap menjalankan reformasi struktural di tengah kondisi ekonomi global yang memang masih relatif rentan. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan komitmen pemerintah.

Terkait pesatnya perkembangan ekonomi digital – berpengaruh pada perpajakan –, dia berpendapat ada dua aspek terpisah yang perlu diperhatikan. Keduanya adalah nilai data dan cara perusahaan melakukan transaksi bisnis. (kaw)

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
Topik : Bank Dunia, Sri Mulyani, reformasi perpajakan
artikel terkait
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:37 WIB
INDUSTRI KEUANGAN
Jum'at, 19 Juli 2019 | 16:28 WIB
INSENTIF FISKAL
Jum'at, 19 Juli 2019 | 11:17 WIB
KINERJA SEMESTER I/2019
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:56 WIB
PP 50/2019
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP