Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji dalam acara Profit bertajuk Perlukah Tax Amnesty Jilid II? Yang disiarkan CNBC Indonesia TV, Rabu (3/3/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pakar pajak menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk kembali menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan secara umum terdapat 4 tujuan pemberian tax amnesty, yakni meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek, menjaga ekosistem kepatuhan pajak, mendorong repatriasi dana di luar negeri, dan menjadi jembatan untuk menyongsong sistem pajak baru yang lebih baik.

"Dari keempat tujuan tersebut, dalam konteks sekarang ini, justifikasinya tidak kuat atau lemah," ujar Bawono dalam acara Profit bertajuk Perlukah Tax Amnesty Jilid II? Yang disiarkan CNBC Indonesia TV, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

Berdasarkan pada hasil berbagai kajian, tax amnesty yang diselenggarakan secara berulang dalam waktu berdekatan terbukti tidak mampu memberi penerimaan pajak yang signifikan.

Bila tax amnesty pada 2016 dan 2017 berhasil menambah penerimaan negara hingga Rp100 triliun, tax amnesty yang diselenggarakan kembali tidak akan menghasilkan penerimaan pajak yang sama besarnya.

Pemberian tax amnesty secara berulang juga berpotensi menciptakan moral hazard dan menggerus kepatuhan wajib pajak. Pengulangan kebijakan tax amnesty, sambungnya, tidak mendorong wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhannya.

Baca Juga: Tujuh Fokus Kebijakan Pajak Presiden AS Joe Biden

"Kala ada sinyal [tax amnesty] berulang, yang terjadi adalah timbulnya persepsi dari wajib pajak 'toh akan ada tax amnesty lagi'. Ini mencederai rasa kepatuhan yang ada di masyarakat," ujar Bawono.

Pada tax amnesty yang diselenggarakan pada 2016 dan 2017, pemerintah sendiri sudah mengungkapkan akan ada babak baru sistem perpajakan di Indonesia. Setelah tax amnesty, pemerintah telah berkomitmen memperbaiki sistem pajak melalui reformasi perpajakan.

Bila tax amnesty diberikan lagi, kepercayaan masyarakat terhadap agenda perpajakan yang sudah dicanangkan sebelumnya akan turun.

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan

"Kita tahun ketika tax amnesty 2016 lalu, itu nanti akan ada sistem pajak baru, ada akses informasi keuangan, dan agenda reformasi pajak. Kalau tax amnesty dilakukan lagi, ini babak baru mana yang dimaksud?" imbuhnya.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal, menurut dia, kebijakan relaksasi yang telah dikeluarkan pemerintah juga perlu diimbangi dengan kebijakan optimalisasi penerimaan pajak. Langkah ini dilakukan tanpa mendistorsi perekonomian.

Salah satu contoh langkah yang bisa dijalankan adalah perluasan basis pajak dengan menutup celah ketidakpatuhan wajib pajak tertentu. Kepatuhan pajak dari sektor usaha yang menikmati windfall di tengah pandemi, seperti sektor ekonomi digital, dapat ditingkatkan.

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

"Jadi ada cara lain di luar tax amnesty," ujar Bawono. (kaw)

Topik : kebijakan pajak, pengampunan pajak, tax amnesty, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 03 Maret 2021 | 19:55 WIB
Saya setuju dengan pendapat Bapak Bawono. Adanya wacana kebijakan tax amnesty jilid 2 akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa nantinya juga akan ada TA, jadi tidak apa kalau tidak patuh/comply. Tidak ada jaminan juga bahwa akan mengamankan penerimaan negara sebanyak TA 2016 lalu, jadi justifik ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 06 April 2021 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 16:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 06 April 2021 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK