UU PENGAMPUNAN PAJAK

Siang Ini MK Putuskan Nasib UU Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 Desember 2016 | 14:18 WIB
Siang Ini MK Putuskan Nasib UU Tax Amnesty Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Mahakamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang putusan terkait uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pembacaan putusan akan dilakukan Rabu (14/12) siang ini.

Berdasarkan pantauan DDTCNews, Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi tampak hadir dalam sidang tersebut bersama sejumlah pejabat teras Kemenkeu. Sidang itu merupakan kelanjutan dari persidangan sebelumnya.

Dalam sidang tersebut, masing-masing pihak yakni pemohon yang terdiri atas Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja dan termohon dalam hal ini pemerintah telah menghadirkan saksi ahli.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Para pemohon uji materi itu menganggap, UU Pengampunan Pajak harus dibatalkan karena bersifat diskriminatif dan tidak adil, dan karena itu bertentangan dengan konstitusi. Mereka menilai aturan tersebut memberikan karpet merah bagi para pengemplang pajak.

Sebaliknya, pemerintah selaku termohon beranggapan kebijakan tersebut diterapkan selain untuk menambah pendapatan pajak, juga dimaksudkan untuk menambah basis data wajib pajak, dan dengan demikian untuk memajukan kesejahteraan umum. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara