Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Drone tampil di atas Pusat Kebudayaan Yayasan Stavros Niarchos selama pertunjukan cahaya di Athena, Yunani, Minggu (29/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Costas Baltas/AWW/sa.

ATHENA, DDTCNews – Insentif pajak menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan pajak. Negara di dunia berlomba-lomba memberikan insentif kepada wajib pajak mereka. Begitu pula dengan Yunani yang menggelontorkan beragam insentif pajak demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Yunani menyiapkan sejumlah insentif pajak yang bisa dinikmati warganya mulai tahun 2022. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyampaikan akan ada berbagai keringanan pajak pada tahun depan.

"Beberapa di antaranya adalah pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh), pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor pariwisata dan rekreasi, pengurangan pajak properti, dan penghapusan pajak untuk parental benefit dan donasi," ujarnya dalam Tax Notes Internasional, dikutip Jumat (24/9/2021).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Negara yang pada 2015 sempat gagal membayar utangnya kepada IMF itu akan memberikan pengurangan tarif PPh untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pengurangan tarif PPh diberikan kepada UMKM yang melebur menjadi perusahaan yang lebih besar. Tarif PPh diturunkan dari 22% menjadi 15,5% untuk pendapatan 1 juta euro pertama.

"Pengurangan tarif PPh UMKM ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing," tambah Mitsotakis.

Baca Juga: Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Selain UMKM, tarif PPh badan juga akan dipotong dari 24% menjadi 22% pada 2022. Setengah dari pajak akumulasi modal juga akan dipotong sebesar 1%.

Tak hanya itu, karyawan yang bekerja di sektor swasta akan dikecualikan dari pajak solidaritas atas penghasilan luar negerinya. Mereka juga akan mendapat pengurangan pajak atas dana pensiun sebesar 3% pada 2022.

Kaum muda negara ini juga tidak perlu lagi membayar biaya komunikasi khusus untuk penggunaan telepon dan internet. Bagi orang pribadi dan pelaku bisnis lainnya akan mendapat pengurangan tarif dari yang sebelumnya berkisar 12%-20% menjadi 10% pada 2022.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Tidak hanya itu, akan ada penghapusan pajak atas parental benefit dan donasi hingga €800.000. Pengurangan tarif PPN menjadi 13% juga diberikan untuk kopi, minuman soda, tiket, transportasi, pariwisata, bioskop, gym, hingga sekolah menari.

Tambahan insentif lain diberikan bagi perusahaan yang menerima insentif Covid-19. Perusahaan yang dimaksud akan mendapat pembayaran kembali pajak yang sebelumnya telah mereka bayar karena adanya pengurangan pembayaran pajak menjadi setengahnya.

Sebagai penutup, Mitsotakis juga menyampaikan bahwa akan banyak penduduk yang membayar lebih rendah pajak properti unifikasinya (ENFIA). Hal ini berkaitan dengan adanya reformasi dari ENFIA untuk tahun mendatang. (sap)

Baca Juga: Wamenkeu Beberkan Syarat agar Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Topik : Yunani, pertumbuhan ekonomi, insentif pajak, pajak internasional, utang pemerintah, IMF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh 5,44%, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:51 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga Sudah Kembali ke Posisi Sebelum Pandemi

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan