BERITA TERKINI
Ilustrasi. Pekerja membersihkan ruangan dan kamar di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9/2020). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mencatat tingkat penghunian kamar hotel menurun menjelang akhir September 2020 sekitar 15 persen dibanding bulan Agustus 2020 yang mencapai 22 - 27 persen akibat kurangnya kunjungan wisatawan menyusul pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/hp.
BOGOR, DDTCNews – Pemkab Bogor berencana menyalurkan dana hibah sebesar Rp80 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada sejumlah hotel dan restoran di Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan hibah yang disalurkan kepada masing-masing hotel dan restoran mencapai sebesar Rp200 juta. Untuk mendapatkan dana hibah, hotel dan restoran harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya patuh membayar pajak.
"Kami sedang minta data ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Yang penting hotelnya memenuhi syarat, ada izin lengkap dan taat membayar pajak," ujar Ade, dikutip Kamis (22/10/2020).
Untuk sementara ini, lanjut Ade, dana Rp80 miliar tersebut akan disalurkan kepada 121 hotel dan 171 restoran. Sekitar 10% dari dana hibah tersebut akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pariwisata guna mendukung UMKM.
Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Bogor Budi Sulistyo menuturkan PHRI akan berhati-hati dalam menyampaikan data hotel dan restoran kepada Pemkab Bogor. Hal ini dilakukan agar hibah yang diberikan bisa tepat sasaran.
"Salah satu syaratnya itu bukti pajak 2019, berkas perizinan, dan izin usaha. Itu yang jadi fokus kami yang akan diajukan," ujar Budi seperti dilansir bogor.pojoksatu.id.
Dengan adanya persyaratan perizinan dan kepatuhan pajak tersebut, Budi mengatakan belum tentu semua hotel akan mendapatkan bantuan hibah dari Kemenparekraf yang disalurkan melalui Pemkab Bogor tersebut.
Budi sepenuhnya menyerahkan pelaksanaan verifikasi perpajakan dan perizinan kepada pemkab. "Kami sudah informasikan ke anggota mengenai ini. Untuk, verifikasi dan lainnya itu ada di dinas terkait, seperti perizinan, pendapatan kaitan pajak dan lainnya," ujar Budi. (rig)
