AMERIKA SERIKAT

RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Februari 2018 | 19:10 WIB
RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Wisata pantai, salah satu tujuan utama pariwisata Florida, AS (Foto: Space Coast Daily)

FLORIDA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Pajak Pariwisata di negara bagian Florida, Amerika Serikat menuai kontroversi. Pasalnya, aturan tersebut memungkinkan setoran pajak digunakan untuk sektor lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan wisata.

Menanggapi polemik tersebut, Komite Keuangan dan Pajak Senat Florida melakukan perombakan terhadap paket RUU tersebut. Sejumlah syarat ketat dimasukkan agar setoran pajak yang sebagian besar berasal dari pajak hotel itu bisa dimanfaatkan untuk proyek yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pariwisata. Seperti untuk pendanaan proyek infrastruktur dan penataan transportasi.

Pengetatan syarat penggunaan dana pajak wisata tersebut antara lain ialah diperlukannya dua pertiga suara dari komite daerah (country) untuk menyetujui penggunaan anggaran dan juga terdapat syarat kajian akademis bahwa penggunaan dana akan berdampak positif bagi kegiatan pariwisata.

Baca Juga:
AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

“Ini benar-benar standar yang tinggi untuk dipenuhi. Semua syarat ini tidak lain untuk membatasi penggunaan dana hasil pajak wisata untuk sektor lain,” kata anggota Senat Florida, Jeff Brandes, Senin (5/2).

Seperti yang diketahui, rancangan aturan ini mendapat tentangan dari pelaku industri pariwisata di Florida. Pasalnya, selama ini penggunaan setoran pajak wisata digunakan untuk mendukung dan mengembangkan industri pariwisata secara langsung, seperti penataan pantai dan melakukan promosi wisata.

“Tujuan pajak pengembangan wisata adalah untuk mempromosikan dan mengiklankan pariwisata, bukan untuk membangun jalan dan selokan,” Wakil Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Florida, Richard Turner dilansir Florida Sentinel.

Baca Juga:
Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

Dia mengatakan ada kekhawatiran di kalangan pelaku industri bahwa aturan ini merupakan jalan masuk bagi pemerintah daerah (country) untuk menggunakan setoran pajak wisata untuk pembiayaan proyek lain. Pasalnya, pengecualian bisa dilakukan dalam rancangan aturan tersebut untuk proyek infrastruktur yang tidak behubungan langsung dengan kegiatan pariwisata.

Seperti yang diketahui, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Florida. Sektor ini mampu pulih lebih cepat dari industri lain pasca terjangan Badai Irma pada September tahun lalu. Kini finalisasi aturan dibutuhkan antara DPRD dengan Senat untuk bisa diteken oleh Gubernur Florida Rick Scott menjadi perangkat hukum baru bagi penggunaan setoran pajak pariwisata. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT