Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Rumah Makan Tak Terdaftar Sebagai WP Bisa Disegel

A+
A-
0
A+
A-
0
Rumah Makan Tak Terdaftar Sebagai WP Bisa Disegel
Petugas Dispenda dan Satpol PP mengecek langsung rumah makan untuk mengetahui apakah sudah bayar pajak atau belum, Rabu (28/9). (Foto: Radarcirebon.com)

CIREBON, DDTCNews – Petugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cirebon bersama Satpol PP Kota Cirebon kembali bergerak demi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon dari sektor pajak, Rabu (28/9). Kali ini keduanya menyusuri beberapa titik rumah makan dan restoran di Kota Cirebon yang belum mendaftarkan wajib pajak.

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan Siti Zuleha mengatakan menurut Perda nomor 3 tahun 2012 tentang pajak daerah, restoran dan rumah makan yang beromset minimal Rp2 juta rupiah harus mendaftar wajib pajak. Besaran pajak yang dikenakan adalah 10%l.

“Tujuan kami melakukan kegiatan ini, tidak lain untuk meningkatkan pendapat daerah Kota Cirebon,” kata Zuleha.

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Sebelumnya, pihak DPPKD telah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha restoran dan rumah makan pada bulan Mei lalu. Kemudian, memberikan waktu kepada para penguasaha selama seminggu setelah sosialisasi untuk segera mendaftar wajib pajak.

“Sasaran kami kali ini, kami utamakan ke para pengusaha makanan yang telah mengikuti sosialisasi, tapi tetap enggan mendaftar jadi wajib pajak, kembali kami berikan peringatan kepada mereka,” ujar Zuleha.

Kasi PPNS Satpol PP Kota Cirebon Achmad Nadirin menjelaskan aparat satpol PP hanya bergerak sebagai penegak Perda. Bilamana ada restoran atau rumah makan yang sudah mendapatkan peringatan terkait wajib pajak, tapi tetap membandel, maka akan diberikan sanksi.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Sanksi tersebut, seperti dikutip dari Radarcirebon.com, mulai dari sanksi ditempeli stiker yang berbunyi “Perhatian Tempat Usaha/Wajib Pajak Melanggar” sampai dengan sanksi penyegelan tempat usaha.

“Sebelum kami lakukan hal itu, kami berikan surat peringatan terlebih dahulu. Kalau masih tetap membandel terpaksa kami berikan tindakan tegas,” katanya. (Amu)

Baca Juga: 300 Unit Tapping Box Bakal Dipasang, Pemkot Incar Restoran dan Cafe
Topik : pajak daerah, pajak restoran, kota cirebon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2