Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

A+
A-
7
A+
A-
7
Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

ILUSTRASI. Rumah-rumah terlihat di Ilulissat, Greenland, Selasa (14/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Hannibal Hanschke/rwa/cfo

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Toronto, Kanada berencana memungut pajak atas rumah kosong mulai tahun 2022. Kebijakan ini praktis menyulut pro dan kontra di kalangan pakar.

Sebenarnya, wacana ini dilempar pemerintah demi mendorong pemilik rumah kosong untuk menyewakan properti miliknya. Jika rumah kosong kembali dimanfaatkan, pemerintah berharap suplai tempat tinggal bisa kembali meningkat.

Namun, Toronto bisa belajar dari Vancouver. Tahun 2018 lalu, kebijakan pajak rumah kosong sempat diterapkan di Vancouver. Dari estimasi 10.000 rumah kosong yang bisa dipajaki, realisasinya hanya 2.538 unit saja yang masuk kriteria. Masuk 2019, jumlah rumah kosong yang menyetor pajak kembali turun menjadi 1.893 unit.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Kendati tujuannya memang mendorong lebih banyak rumah agar kembali terisi, namun dari sisi penerimaan kebijakan ini dianggap kurang efektif.

"Krisis ketersediaan rumah ini sebenarnya dapat kita atasi dengan menciptakan kondisi yang lebih seimbang antara pemilik rumah dengan calon pembeli," dikutip dari theglobeandmail.com, Selasa (26/10/2021).

Ekonom pun menyarankan pemerintah untuk melakukan 3 langkah untuk mengatasi permasalahan supply-demand perumahan. Pertama, pemerintah bisa menahan spekulasi kenaikan harga rumah yang terjadi di pasar. Pihak bank berperan untuk memberikan aturan ketat untuk pinjaman atas rumah.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Misalnya, syarat dan ketentuan pinjaman bagi para investor, nonresiden, dan spekulan properti dibuat lebih kompleks. Sebaliknya, pembeli rumah diberikan keringanan pinjaman dan persyaratan.

Kedua, proses pembelian dirancang lebih transparan. Ada parameter serta batas minimum dan maksimum penawaran. Dengan begini, harga yang terlalu melonjak karena kelebihan penawaran bisa diminimalisir.

Selain itu, warga lokal harus diprioritaskan untuk dapat memiliki hunian. Dengan mekanisme ini, pembeli bisa memperhitungkan dan memiliki kepastian dalam membeli rumah. Warga negara Kanada juga diharapkan dapat hidup lebih baik dengan memiliki hunian sendiri.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Ketiga, menerbitkan aturan terbaru terkait sewa rumah. Salah satunya dengan mengurangi beban pajak penghasilan (PPh) terutang dengan biaya sewa yang dikeluarkan. Kanada bisa berkaca pada Swis yang sudah lebih dulu menerapkan insentif untuk sewa rumah.

Skema pajak terkait sewa rumah ini dapat mengurangi tekanan masyarakat. Alih-alih melemparkan beban baru, skema ini justru akan memberikan keadilan baik bagi pemilik properti maupun masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN
Topik : pajak internasional, pajak rumah kosong, PBB, Kanada

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK

Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini