Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:28 WIB
PENGENDALIAN IMPOR
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:02 WIB
RAPBN 2019
 
Review
Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:12 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY (2)
Senin, 13 Agustus 2018 | 15:00 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
 
Data & alat
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:11 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 AGUSTUS 2018
Rabu, 08 Agustus 2018 | 09:34 WIB
KURS PAJAK 8-14 AGUSTUS 2018
Rabu, 01 Agustus 2018 | 09:41 WIB
KURS PAJAK 1-7 AGUSTUS 2018
 
Komunitas
Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:24 WIB
SEMINAR NASIONAL
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 16:02 WIB
LOMBA PAJAK NASIONAL MAHASISWA 2018
Kamis, 09 Agustus 2018 | 16:43 WIB
TALKSHOW PAJAK-STIAMI
 
Reportase

RI Tambah Investasi ke Lembaga Keuangan Internasional Rp2,1 Triliun

0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah investasi di beberapa lembaga keuangan internasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.010/2018 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018.

“Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya,” demikian bunyi peraturan tersebut, Rabu (20/6/2018).

Penambahan investasi itu pada 5 lembaga keuangan internasional, yakni International Development Association, Islamic Development Bank, International Fund for Agriculture Development, Islamic Corporation for The Development of The Private Sector, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Baca Juga: Realisasi Investasi Kembali Melambat

Secara lebih terperinci, nilai penambahan investasi pada International Development Association sebesar Rp152,88 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp42,88 miliar atau setara dengan US$3,2 juta berupa pembayaran non-tunai dan Rp110 miliar pembayaran tunai.

Penambahan investasi pada Islamic Development Bank sebesar Rp72,10 miliar atau setara dengan US$5,3 juta berupa pembayaran tunai. Lalu, International Fund for Agriculture Development sebesar Rp53,60 miliar berupa pembayaran tunai.

Selanjutnya, penambahan pada Islamic Corporation for The Development of The Private Sector sebesar Rp41,33 miliar dan Asian Infrastructure Investment Bank Rp1,80 triliun. Jika ditotal, maka penambahan investasi pada lima lembaga keuangan internasional itu mencapai Rp2,11 triliun.

Baca Juga: Jokowi: Defisit Neraca Perdagangan Masih Jadi PR Besar

Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal,” ungkap peraturan tersebut. (Gfa/Amu)

Penambahan investasi itu pada 5 lembaga keuangan internasional, yakni International Development Association, Islamic Development Bank, International Fund for Agriculture Development, Islamic Corporation for The Development of The Private Sector, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Baca Juga: Realisasi Investasi Kembali Melambat

Secara lebih terperinci, nilai penambahan investasi pada International Development Association sebesar Rp152,88 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp42,88 miliar atau setara dengan US$3,2 juta berupa pembayaran non-tunai dan Rp110 miliar pembayaran tunai.

Penambahan investasi pada Islamic Development Bank sebesar Rp72,10 miliar atau setara dengan US$5,3 juta berupa pembayaran tunai. Lalu, International Fund for Agriculture Development sebesar Rp53,60 miliar berupa pembayaran tunai.

Selanjutnya, penambahan pada Islamic Corporation for The Development of The Private Sector sebesar Rp41,33 miliar dan Asian Infrastructure Investment Bank Rp1,80 triliun. Jika ditotal, maka penambahan investasi pada lima lembaga keuangan internasional itu mencapai Rp2,11 triliun.

Baca Juga: Jokowi: Defisit Neraca Perdagangan Masih Jadi PR Besar

Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal,” ungkap peraturan tersebut. (Gfa/Amu)

Topik : lembaga keuangan internasional, investasi, modal Indonesia
artikel terkait
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
berita pilihan
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:28 WIB
PENGENDALIAN IMPOR
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:02 WIB
RAPBN 2019
Kamis, 16 Agustus 2018 | 18:20 WIB
RAPBN 2019
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 15:54 WIB
PEMERIKSAAN KEUANGAN
Kamis, 16 Agustus 2018 | 13:48 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2018
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:48 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:47 WIB
BANK INDONESIA
Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:14 WIB
PAJAK UMKM
0