Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Rencana Penghapusan Keringanan Pajak UKM Tuai Pro Kontra

A+
A-
2
A+
A-
2
Rencana Penghapusan Keringanan Pajak UKM Tuai Pro Kontra

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (foto: independent.co.uk)

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mewacanakan penghapusan keringanan pajak senilai £3 miliar (sekitar Rp5,5 triliun) bagi para wirausaha kecil dan menengah, jelang pengumuman APBN pada 11 Maret 2020.

Merespons rencana itu, Ketua Federasi Usaha Kecil (Federation of Small Businesses/FSB) Mike Cherry menyebut kebijakan Sunak itu tidak konsisten dengan janji kampanye Partai Konservatif. Menurutnya, penghapusan keringanan pajak akan sangat memberatkan para pelaku usaha.

"Setiap hari, akan ada pengusaha di seluruh negeri yang pensiun dan dibiarkan semakin miskin secara permanen oleh perubahan ini," katanya, Senin (2/3/2020).

Baca Juga: Cara Melapor Realisasi Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Dengan ketentuan yang berlaku saat ini, pengusaha kecil cukup membayar pajak 10% untuk pendapatan hingga £10 juta (sekitar Rp184 miliar). Sementara pada pengusaha besar, dikenai tarif pajak sebesar 20%.

Keringanan pajak itu diperkenalkan oleh pemerintah Partai Buruh Gordon Brown pada 2008 untuk mendorong penciptaan bisnis. Kebijakan ini juga dipertahankan oleh pemerintah Partai Konservatif pada 2010.

Cherry menilai penghapusan keringanan pajak juga akan membuat iklim usaha di Inggris tidak menarik lagi. Menurutnya, berinvestasi di bidang properti atau menyimpan emas akan lebih masuk akal bagi warga Inggris ketimbang membuka usaha.

Baca Juga: Sengketa Transaksi Penjualan Semen yang Belum Dilaporkan dalam SPT

Cherry adalah salah satu dari sekitar 10% warga Inggris yang mendapat bantuan tersebut, dengan nilai bisnis sekitar £1 juta (sekitar Rp18,4 miliar). Ada sekitar 38.000 orang pelaku UKM yang menjalankan bisnisnya sehari-hari dan menjadikannya sebagai rencana pensiun. Jika keringanan pajak dihapus, mereka akan kehilangan pendapatan rata-rata £ 15.000 (sekitar Rp277 juta).

Sunak belum mengkonfirmasi rencana pengurangan pajak untuk UKM tersebut. Namun, dia sempat menyatakan keinginannya mengalihkan beberapa alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan dana kesehatan.

Namun, lembaga riset Institute for Fiscal Studies berpendapat bahwa bantuan keringanan pajak untuk UKM itu tidak tepat sasaran dan menyebabkan distorsi dalam sistem perpajakan. Pemerintah disarankan memperbaiki ketentuan pajak yang lebih adil dan efisien.

Baca Juga: Tarif Efektif 74 Negara Lebih Rendah 1,3 Poin Persen dari Tarif Resmi

“Ada banyak skema kenaikan pajak yang juga akan meningkatkan pendapatan para wajib pajak. Ini akan meningkatkan koherensi sistem pajak," kata Direktur Institut Studi Fiskal Paul Johnson, dilansir dari Daily Business. (kaw)

Topik : Inggris, Rishi Sunak, pajak UKM, PPh, UKM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:24 WIB
RENSTRA KEMENKEU 2020-2024
Kamis, 02 Juli 2020 | 11:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 02 Juli 2020 | 10:18 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP