KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Redaksi DDTCNews | Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB
Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Pekerja menawarkan pakaian secara daring di Little Bangkok, Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (23/4/2024). Kegiatan kembali normal pascapenutupan Pasar Tanah Abang Blok A dan Metro Tanah Abang pada 10-21 April 2024 untuk perawatan gedung dan peralatan penunjang operasional. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pelaku industri tekstil dan pakaian jadi mulai mengkhawatirkan membanjirnya produk serupa yang berasal dari luar negeri. Kekhawatirkan terhadap produk tekstil impor ini merupakan buntut dari relaksasi aturan pelarangan dan/atau pembatasan (lartas) terhadap barang impor.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan mengakui saat ini memang tidak ada lartas terhadap barang tekstil impor yang sejenis dengan barang yang diproduksi di dalam negeri.

"Kami menampung masukan dari para pelaku industri mengenai kendala-kendala yang dihadapi terkait peningkatan produktivitas dan daya saingnya," kata Adie dalam keterangan pers, dikutip pada Rabu (29/5/2024).

Baca Juga:
DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Nihilnya lartas terhadap produk tekstil impor memunculkan kekhawatiran pelaku industri.

Sebelumnya, industri kecil dan menengah (IKM) garmen dan sepatu menikmati kenaikan permintaan sebesar 30% hingga 50% dari dalam negeri dengan berlakunya aturan pertimbangan teknis (pertek) untuk barang impor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Namun, para pelaku IKM garmen dan sepatu khawatir dalam waktu dekat, pasar akan kembali dibanjiri impor pakaian jadi dan sepatu impor.

Baca Juga:
Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?

Ketua Ikatan Pengusaha Konfeksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman menilai hal tersebut dapat menyebabkan banyak IKM kembali melemah dan akan terjadi penutupan produksi. Pemerintah pun didorong untuk kembali memberlakukan perlindungan pasar dari gempuran impor, baik melalui pertek maupun aturan lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan subsektor industri tekstil dan pakaian jadi mencapai 2,64% (yoy) pada kuartal I/2024. Sementara itu, pada periode yang sama, permintaan luar negeri untuk produk tekstil dan pakaian jadi juga mengalami peningkatan volume, yaitu sebesar 7,34% (yoy) untuk produk tekstil dan 3,08% (yoy) untuk pakaian jadi.

Selain pesanan ekspor, stabilitas konsumsi rumah tangga domestik juga membantu mendorong pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi. Konsumsi domestik didukung pelaksanaan pemilu 2024, banyaknya hari libur dan cuti bersama nasional, serta momen Lebaran.

Baca Juga:
Barang Hilang Saat Diperiksa, DJBC Minta Konfirmasi ke Jasa Eksepedisi

Kemenperin optimistis pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi dapat semakin optimal apabila pencegahan konsumsi pakaian bekas atau thrifting dan pengawasan pasar sesuai aturan yang berlaku terhadap barang-barang impor lebih ditingkatkan.

Sebelumnya, pemerintah merevisi Permendag 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Beleid tersebut merelaksasi aturan impor. Pertimbangan teknis (pertek) tidak lagi jadi syarat untuk memperoleh persetujuan impor.

Kebijakan itu diambil pemerintah sebagai respons atas penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, buntut berlakunya pertek oleh aturan impor Permendag Nomor 36 Tahun 2023. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bagaimana Cara Kegiatan Usaha Didata sebagai UMKM Berdasarkan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 10:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang Hilang Saat Diperiksa, DJBC Minta Konfirmasi ke Jasa Eksepedisi

Selasa, 11 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dwelling Time RI Masih Tinggi, Bea Cukai Beri Penjelasan

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC