Berita
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Reformasi Pajak, Sri Mulyani: Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Pajak, Sri Mulyani: Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar pada annualmeeting.adb.org)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Indonesia tidak bisa melakukan reformasi pajak sendiri. Indonesia memerlukan kerja sama dengan negara lain.

Sri Mulyani mengatakan semua negara di Asia-Pasifik memiliki kebutuhan yang sama, yaitu peningkatan penerimaan domestik. Dengan kesamaan tersebut, dia menilai semua negara bisa bekerja sama untuk memperbaiki tax ratio di negara masing-masing.

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting dibangun di banyak negara anggota ADB (Asian Development Bank), termasuk Indonesia. Kami mereformasi pajak untuk meningkatkan tax ratio yang rendah, tetapi kami tidak dapat melakukannya sendiri," katanya dalam acara ADB Seminar Series 2020, Kamis (17/9/2020).

Baca Juga: ‘Dengan Pajak, Kita Memiliki Kesempatan Tempuh Pendidikan yang Baik’

Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah memulai reformasi pajak untuk memperbaiki tax ratio dan meningkatkan penerimaan pajak. Misalnya, Indonesia selalu kooperatif membahas reformasi pajak pada pertemuan yang diinisiasi international Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Selain itu, Indonesia terus bersiap memerangi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/BEPS). Indonesia juga memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) karena Indonesia menganut ekonomi terbuka.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan tidak semua upaya reformasi pajak bisa dikontrol hanya dari dalam negeri. Dia menilai Indonesia dan negara-negara di kawasan perlu saling bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai kebijakan reformasi pajak.

Baca Juga: Sri Mulyani: Belanja Pemda Masih Jauh dari Harapan

Dalam hal ini, menurutnya, Indonesia telah membuat beberapa inisiatif untuk memulai diskusi mengenai reformasi pajak dengan negara-negara Asia-Pasifik.

Sri Mulyani menyebut lebih mudah bagi Indonesia membandingkan kebijakan pajaknya dengan negara-negara terdekat yang berada pada satu kawasan. Menurut dia, upaya memerangi penghindaran pajak juga didukung oleh banyak negara lain di Asia-Pasifik.

"Kami juga membutuhkan banyak dukungan dan benchmarking yang dapat diberikan oleh lembaga multilateral seperti ADB, IMF, dan World Bank," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Biayai Penanganan Covid-19, Rasio Utang Tembus 103,5% dari PDB

Topik : reformasi pajak, Sri Mulyani, penerimaan pajak, tax ratio, ADB, IMF, World Bank, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:56 WIB
KONSENSUS OECD
berita pilihan
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:01 WIB
PENERIMAAN PPN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:01 WIB
MAROKO