Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Ratusan Vila Mewah Tunggak PBB

A+
A-
0
A+
A-
0
Ratusan Vila Mewah Tunggak PBB

CIANJUR, DDTCNews – Ratusan vila mewah di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Cianjur, menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga bertahun-tahun. Hal ini terjadi lantaran pemilik vila adalah orang luar kota yang jarang ada di vila tersebut.

Kepala Urusan Keuangan Desa Sukanagalih Euis Cahyani menjelaskan masih banyak wajib pajak pemilik vila yang menunggak pajak. Bahkan realisasi penerimaan PBB di Desa Sukanagalih pada 2015 hanya Rp336 juta, padahal target PBB mencapai Rp1,49 miliar.

“Selama ini kami terus berupaya memudahkan pemilik vila dengan cara membuka posko di sejumlah titik, dengan tujuan agar bertemu langsung dengan wajib pajak atau pemilik vila. Namun langkah ini belum menjadi sebuah solusi,” kata Euis.

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Euis juga menjelaskan tunggakan pajak terbesar terdapat di kawasan vila mewah seperti Kota Bunga dengan tunggakan sekitar Rp600 juta, Puncak Resort sekitar Rp300 juta, dan Vila Galaxy mencapai Rp100 juta.

Selama ini banyak pemilik vila mewah yang tidak memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) karena wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak pada pemerintah. Euis menyebutkan ada tunggakan pajak melebihi enam tahun sehingga SPPT-nya tidak dikeluarkan oleh pemerintah.

Euis pun mengakui pihaknya belum memberikan layanan pembayaran pajak PBB secara online yang sebenarnya dapat memudahkan pemilik vila untuk membayar di mana saja tanpa harus datang ke Cianjur. “Padahal jika diberlakukan secara online bisa meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak,” pungkas Euis seperti dikutip dari jabar.pojoksatu.id.

Baca Juga: Berlaku Hingga Desember 2020! Insentif Diskon Pajak PBB Sebesar 50%

Sementara itu, Kepala Desa Ciloto Tjutju Hidayat menambahkan, pihaknya berharap pembayaran pajak secara online bisa segera diluncurkan pemerintah untuk memudahkan wajib pajak membayar tagihan pajaknya. Pasalnya, banyak pemilik vila yang tidak berdomisili di wilayah setempat.

Begitu banyaknya tunggakan PBB di kawasan ini menyebabkan target pajak sulit tercapai setiap tahunnya. Meskipun petugas datang ke vila tersebut, pemilik vila sulit ditemui karena sering berada di luar kota. (Amu)

Baca Juga: Imbas Corona, Pemkot Bekasi Pangkas Target PAD Hingga Rp1 Triliun
Topik : pajak daerah, pbb, cianjur, vila mewah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KOTA BANDUNG
Selasa, 04 Agustus 2020 | 14:31 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI