Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pleno Soal Hukum Tax Amnesty Deadlock

0
0
Musyawarah Lembaga Bahtsul Masail di Cirebon (NU Online)

CIREBON, DDTCNews – Musyawarah Lembaga Bahtsul Masail - Nahdhatul Ulama belum menemukan kata sepakat terkait dengan posisi dan hukum kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam pandangan Islam. Musyawarah tersebut deadlock (mauquf).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan dengan deadlock-nya musyawarah tersebut, Lembaga Bahtsul Masail menyerahkan perihal hukum kebijakan pengampunan pajak pada PBNU untuk diperdalam dan diambil sikap lebih lanjut.

“Musyawarah di forum Bahtsul Masail [untuk mengkaji posisi dan hukum kebijakan pengampunan pajak] semalam berlangsung alot dan tidak menemukan rumusan. Masalah ini memang pelik,” ungkapnya pada jumpa pers di akhir Rapat Pleno PBNU, Senin (25/7) siang.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Said menegaskan Lembaga Bahtsul Masail membahas hukum pengampunan pajak atas dasar kepedulian dan keterpanggilan NU. Dia meyakinkan NU selaku ormas Islam terbesar di Indonesia membahas masalah tersebut secara objektif tanpa tendensi politik yang cenderung subjektif, dengan bersandar pada kitab-kitab pegangan NU.

Lembaga Bahtsul Masail adalah tradisi intelektual NU yang dilembagakan. Lembaga ini membahas dan melakukan kajian atas berbagai persoalan warga, dan memberikan hukum atau rekomendasi, sebagai pengejawantahan tanggung jawab NU dalam membimbing kehidupan keagamaan warga.

Di tempat terpisah, seperti dikutip www.nu.or.id, Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini menambahkan dengan deadlock-nya musyawarah tersebut, dalam sepekan ke depan PBNU akan mengundang para kiai, pakar ekonomi bidang perpajakan, dan pemerintah untuk menjernihkan masalah tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Dalam catatan DDTCNews, pada Musyawarah Alim Ulama 2012, juga bertempat di Cirebon, PBNU juga pernah mengkaji posisi dan hukum membayar pajak. Ketika itu, sempat muncul informasi bahwa NU akan memboikot pajak dengan menerbitkan fatwa haram membayar pajak.

Informasi yang belum jelas kebenarannya ini langsung menyebar di Jakarta, dan membuat Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany terhenyak. Fuad ketika itu langsung melakukan kontak-kontak untuk mengonfirmasi benar atau tidaknya informasi itu, hingga akhirnya didapat kejelasan, bahwa informasi tersebut dipelintir. (Bsi)

Baca Juga: RUU Pengampunan Pajak Tinggal Tunggu Presiden Duterte

“Musyawarah di forum Bahtsul Masail [untuk mengkaji posisi dan hukum kebijakan pengampunan pajak] semalam berlangsung alot dan tidak menemukan rumusan. Masalah ini memang pelik,” ungkapnya pada jumpa pers di akhir Rapat Pleno PBNU, Senin (25/7) siang.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Said menegaskan Lembaga Bahtsul Masail membahas hukum pengampunan pajak atas dasar kepedulian dan keterpanggilan NU. Dia meyakinkan NU selaku ormas Islam terbesar di Indonesia membahas masalah tersebut secara objektif tanpa tendensi politik yang cenderung subjektif, dengan bersandar pada kitab-kitab pegangan NU.

Lembaga Bahtsul Masail adalah tradisi intelektual NU yang dilembagakan. Lembaga ini membahas dan melakukan kajian atas berbagai persoalan warga, dan memberikan hukum atau rekomendasi, sebagai pengejawantahan tanggung jawab NU dalam membimbing kehidupan keagamaan warga.

Di tempat terpisah, seperti dikutip www.nu.or.id, Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini menambahkan dengan deadlock-nya musyawarah tersebut, dalam sepekan ke depan PBNU akan mengundang para kiai, pakar ekonomi bidang perpajakan, dan pemerintah untuk menjernihkan masalah tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Dalam catatan DDTCNews, pada Musyawarah Alim Ulama 2012, juga bertempat di Cirebon, PBNU juga pernah mengkaji posisi dan hukum membayar pajak. Ketika itu, sempat muncul informasi bahwa NU akan memboikot pajak dengan menerbitkan fatwa haram membayar pajak.

Informasi yang belum jelas kebenarannya ini langsung menyebar di Jakarta, dan membuat Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany terhenyak. Fuad ketika itu langsung melakukan kontak-kontak untuk mengonfirmasi benar atau tidaknya informasi itu, hingga akhirnya didapat kejelasan, bahwa informasi tersebut dipelintir. (Bsi)

Baca Juga: RUU Pengampunan Pajak Tinggal Tunggu Presiden Duterte
Topik : pengampunan pajak, fatwa NU, rekomendasi NU
artikel terkait
Jum'at, 24 Mei 2019 | 15:23 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 13:59 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 10:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI