BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mampu mengurangi konsumsi produk plastik.

Menteri Perindustrian Suriya Jungrungreangkit mengatakan insentif diberikan untuk mendorong perusahaan beralih pada produk plastik yang lebih mudah terurai. Skema insentif yang ditawarkan yakni pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan badan.

"Pemerintah memberikan pengurangan penghasilan sebesar 25% dari yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli produk plastik biodegradable antara 2022 dan 2024," katanya, Sabtu (14/1/2023).

Suriya mengatakan pemerintah telah menetapkan ekonomi bio-circular-green (BCG) sebagai agenda nasional pemerintahan Prayut Chan-o-cha. Melalui langkah ini, pemerintah ingin mendorong pelaku usaha mengadopsi teknologi yang dapat memberi nilai tambah pada produk sekaligus memiliki dampak yang kecil atau tidak sama sekali terhadap lingkungan.

Dia menilai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak dapat membantu pemerintah mempercepat penurunan konsumsi bahan plastik, termasuk produk sekali pakai. Perusahaan, terutama operator pusat perbelanjaan dan pengecer, menjadi salah satu target utama pemerintah karena mereka menggunakan produk plastik dalam jumlah besar.

Dengan insentif, diharapkan produksi limbah di Thailand bakal berkurang. Di sisi lain, kebijakan ini akan membantu perusahaan karena peralihan menuju plastik yang mudah terurai biasanya berbiaya lebih mahal.

Dirjen Perekonomian Industri Warawan Chitaroon menambahkan perusahaan yang ingin mengikuti program pengurangan penghasilan bruto harus membeli produk plastik biodegradable dari produsen bersertifikat dari Kementerian Perindustrian. Adapun sejauh ini, tercatat ada 7 perusahaan yang telah diberikan 72 lisensi untuk memproduksi berbagai produk plastik biodegradable.

Produk yang dihasilkan meliputi tabung plastik, kantong sampah plastik, kantong plastik sekali pakai, dan kantong plastik ziplock.

Menurut Departemen Pengendalian Polusi, Thailand termasuk dalam 10 besar pencemar sampah plastik laut di dunia. Negara ini menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, tetapi hanya mendaur ulang 25% di antaranya.

Dilansir vietnamplus.vn, pemerintah paa 2018 juga meluncurkan kebijakan melarang kantong plastik sekali pakai dan mulai dengan meminta pengecer untuk tidak membagikannya kepada pembeli mulai 1 Januari 2020. Namun, kampanye itu tersendat saat pandemi Covid-19 karena lockdown menyebabkan layanan pengiriman makanan yang membutuhkan banyak plastik membludak. (sap)