Review
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Perubahan Pemungutan PPh Pasal 22 & PPN oleh Instansi Pemerintah

A+
A-
11
A+
A-
11
Perubahan Pemungutan PPh Pasal 22 & PPN oleh Instansi Pemerintah

Pertanyaan:
PERUSAHAAN kami mempunyai transaksi dengan salah satu instansi pemerintah. Pertanyaan saya, benarkah terdapat perubahan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPN atas transaksi dengan instansi pemerintah? Apa yang menjadi perubahannya?

Dewi, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Pada akhir 2019, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (PMK 231/2019) yang mulai berlaku 1 April 2020.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (2) PMK 231/2019, instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah dan wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 231/2019 diatur jenis-jenis PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh instansi pemerintah, salah satu di antaranya adalah PPh Pasal 22. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) PMK 231/2019 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 merupakan pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang.

Berbeda dengan aturan sebelumnya (PMK 34/2017 s.t.d.d. PMK 110/2018), terdapat perubahan dalam hal pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja pemerintah yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Berikut ini perbedaan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 dari aturan lama (PMK 34/2017 stdd PMK 110/2018) dengan aturan baru (PMK 231/2019):

Selain ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh, instansi pemerintah juga ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah sesuai Pasal 16 ayat (1) PMK 231/2019.

Sama seperti pemungutan PPh Pasal 22, dalam PMK 231/2019 juga terdapat perbedaan atas pengecualian pemungutan PPN oleh instansi pemerintah dari aturan sebelumnya (KMK 563/2003). Berikut ini perbedaan pengecualian pemungutan PPN dari aturan lama (KMK 563/2003) dengan aturan baru (PMK 231/2019):

Seperti terlihat dalam tabel tersebut, untuk pemungutan PPN terdapat perubahan dalam hal batasan nilai pembayaran yang dikecualikan, dari semual Rp1 juta menjadi Rp2 juta. Selain itu, terdapat pula penambahan transaksi yang dikecualikan, yaitu pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat.

Adapun pedoman teknis mengenai penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN sesuai PMK baru ini, tercantum dalam Lampiran Angka V dan Lampiran Angka VIII Huruf A PMK 231/2020. Dalam lampiran tersebut juga terdapat contoh penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 dan PPN atas transaksi yang dilakukan dengan instansi pemerintah.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, PPh Pasal 22, PPN, instansi pemerintah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Sabtu, 25 Juli 2020 | 00:53 WIB
Terimakasih infonya DDTC
1
artikel terkait
Jum'at, 08 Januari 2021 | 11:45 WIB
PMK 220/2020
Jum'at, 08 Januari 2021 | 09:54 WIB
PER-22/PJ/2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 19:01 WIB
PMK 220/2020
berita pilihan
Selasa, 26 Januari 2021 | 10:08 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK