BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo.
JAKARTA, DDTCNews - Jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan fasilitas supertax deduction baik vokasi maupun penelitian dan pengembangan (litbang) masih minim.
Dari banyak permohonan fasilitas supertax deduction yang diterima DJP, sebagian masih belum bisa ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi persyaratan.
"Yang disetujui ada 1.202 permohonan dari 77 wajib pajak, yang dikembalikan ada sekitar 514 permohonan. Ini biasanya tidak ditindaklanjuti karena ada kekurangan formalitas, misal tidak mencantumkan tax clearance atau PKS antara wajib pajak dan institusi vokasi tidak disampaikan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN KiTa Desember 2023, Jumat (15/12/2023).
Terkait dengan supertax deduction litbang, Suryo mengatakan hingga saat ini DJP telah menerima 303 permohonan fasilitas. Terdapat 199 permohonan dari 26 wajib pajak yang telah disetujui oleh DJP.
"Sebanyak 104 permohonan dilakukan koreksi, ini biasanya terkait dengan formal atau risetnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh badan riset Indonesia [BRIN]," ujar Suryo.
Suryo mengatakan ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi atas supertax deduction vokasi dan litbang dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dari kedua insentif tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun meminta para pelaku usaha untuk lebih banyak memanfaatkan fasilitas supertax deduction yang telah disediakan oleh pemerintah.
"Yang vokasi dapat supertax deduction, lalu untuk R&D dikasih supertax deduction juga. Seharusnya kita punya paten-paten lebih banyak Indonesia itu," ujar Suahasil.
Untuk diketahui, BKF dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022 mencatat belanja pajak dari fasilitas supertax deduction masih rendah. Belanja pajak akibat fasilitas supertax deduction vokasi diperkirakan hanya akan mencapai Rp6 miliar pada tahun ini dan hanya akan naik menjadi senilai Rp8 miliar 2025.
Adapun belanja pajak yang timbul dari fasilitas supertax deduction litbang diperkirakan hanya akan mencapai Rp1 miliar baik pada tahun ini, tahun depan, dan 2025. (sap)
