Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pengurangan PPN Keluaran atas Retur BKP

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengurangan PPN Keluaran atas Retur BKP

Pertanyaan:

SAAT ini saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan alat tulis. Bulan lalu, perusahaan saya menerima retur yang cukup besar dari salah satu pembeli, dikarenakan adanya kerusakan barang saat proses pengiriman. Pertanyaan saya, apakah pajak pertambahan nilai (PPN) keluaran perusahaan saya dapat dikurangi dengan adanya penyerahan barang produksi yang diretur oleh pembeli?

Mulya, Semarang.

Jawaban:

TERIMA kasih Bapak Mulya atas pertanyaannya. Mekanisme pengurangan PPN keluaran telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN) dengan cukup rinci.

Pasal 5A UU PPN mengatur bahwa PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut.

Adapun syaratnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (selanjutnya disebut PMK 65/2010).

Dalam ketentuan di atas dijelaskan bahwa pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual, di mana nota retur tersebut paling sedikit harus mencantumkan:

  • nomor urut nota retur;
  • nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli;
  • nama, alamat, NPWP PKP Penjual;
  • jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
  • PPN atas BKP yang dikembalikan, atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
  • tanggal pembuatan nota retur; dan
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

Selanjutnya, sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) PMK 65/2010, nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 yaitu lembar ke-1 untuk PKP penjual dan lembar ke-2 untuk arsip pembeli, serta harus dibuat pada saat BKP dikembalikan.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, ppn keluaran, retur bkp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 28 Juli 2016 | 10:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 07 Juli 2016 | 16:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 November 2018 | 07:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Selasa, 25 Februari 2020 | 18:27 WIB
PERTEMUAN NEGARA ANGGOTA G-20
Selasa, 25 Februari 2020 | 18:04 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 25 Februari 2020 | 18:00 WIB
KESEPAKATAN DAGANG
Selasa, 25 Februari 2020 | 16:44 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Selasa, 25 Februari 2020 | 16:22 WIB
PMK 12/2020
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:48 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:10 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q4-2019
Selasa, 25 Februari 2020 | 15:05 WIB
KERJA SAMA BILATERAL
Selasa, 25 Februari 2020 | 14:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 25 Februari 2020 | 14:10 WIB
PELAPORAN SPT