Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penghasilan Tidak Kena Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Penghasilan Tidak Kena Pajak

PAJAK penghasilan (PPh) merupakan pajak subjektif yang memperhatikan keadaan subjek pajak. Wajib pajak (WP) diberikan standar kehidupan minimum oleh negara melalui penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dalam PPh Pasal 21, saat menghitung penghasilan kena pajak, PTKP ini menjadi faktor pengurang terhadap penghasilan neto WP.

Jumlah besaran PTKP telah beberapa kali mengalami perubahan, saat ini ketentuan mengenai besarnya PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PMK 101/2016). Berikut ini adalah besarnya PTKP yang berlaku saat ini :

  1. Rp54 juta untuk diri WP orang pribadi;
  2. Rp4,5 juta tambahan untuk WP yang kawin;
  3. Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami;
  4. Rp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Secara lebih lanjut, ketentuan penghitungan besarnya PTKP bagi seorang WP diatur dalam Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER 16/2016).

Baca Juga: Dapat Insentif Pajak, Ini Kata Pengusaha Minuman Ringan

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya, jumlah PTKP dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun (12 bulan). Bagi WP karyawan pria yang sudah kawin diperbolehkan menanggung istrinya, sedangkan WP karyawati yang sudah kawin tidak diperkenankan menanggung suaminya.

Akan tetapi, jika suami WP karyawati tersebut tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, maka WP karyawati diperbolehkan menanggung suaminya dengan syarat dapat menunjukkan keterangan tertulis bahwa suaminya tidak menerima penghasilan dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan. Jika syarat tersebut dipenuhi, besarnya PTKP bertambah menjadi untuk dirinya sendiri, status kawin, dan keluarga yang ditanggung.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun (1 Januari), kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia saat dalam bagian tahun kalender (tidak 1 Januari), maka PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian tahun tersebut.

Baca Juga: Kriteria Dokter Tetap yang Berhak atas Insentif PPh Pasal 21 DTP

Misalnya Mr. A berasal dari Jerman datang dan menetap untuk bekerja di Indonesia pada 10 Mei 2016, pada 27 Juni 2016 Pemerintah menetapkan PTKP baru sebesar Rp54 juta, sedangkan PTKP yang berlaku sebelumnya (1 Januari - 26 Juni 2016) sebesar Rp36 juta. Dengan demikian, PTKP yang berlaku bagi Mr. A untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2016 adalah sebesar Rp54 juta.

Untuk memahami PPh Pasal 21 secara lebih jauh, pembahasan selanjutnya mengenai dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bersambung ke bagian 5. (Amu)

Baca Juga: Realisasi Penerimaan PPh OP Masih Turun, PPh Pasal 21 Tumbuh Tipis
Topik : PPh Pasal 21, pemotong
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 30 April 2020 | 17:20 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 30 April 2020 | 17:09 WIB
KONSULTASI
Kamis, 30 April 2020 | 13:33 WIB
PMK 44/2020
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK