Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Wisatawan berjalan melewati pemindai panas di dermaga, setelah Langkawi kembali membuka daerahnya untuk wisatawan lokal, ditengah pandemi virus corona (COVID-19), di Malaysia, Kamis (16/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/RWA/djo

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Departemen Bea dan Cukai Malaysia kembali memperpanjang pembebasan pajak pariwisata sampai 2023. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata Malaysia akibat dampak Covid-19.

Dalam keputusan yang diteken 30 September 2021, Kepala Departemen Bea dan Cukai Malaysia mengumumkan penundaan pengenaan pajak pariwisata, dari yang seharusnya berlaku per 1 Oktober 2022 menjadi 1 Januari 2023.

"Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui untuk menunda lebih lanjut tanggal efektif penerapan pengenaan pajak pariwisata atas tempat akomodasi yang dipesan melalui DPSP menjadi 1 Januari 2023," bunyi pengumuman resmi pemerintah Malaysia, dikutip Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Pajak pariwisata merupakan salah satu jenis pajak yang berlaku di Malaysia. Pajak yang berlaku sejak September 2017 ini menyasar wisatawan asing yang berlibur dan menginap di Malaysia. Pajak ini dipungut oleh penyedia akomodasi pariwisata terhadap wisatawan dengan tarif tertentu.

Saat awal dikenakan pada tahun 2017, pajak pariwisata di Malaysia diterapkan di 5.000 hotel di seluruh Malaysia. Adapun tarif yang dikenakan yaitu sebesar RM10 (Rp34 ribu) per malam per kamar bagi orang asing. Sementara warga lokal, dikutip Orbit Tax, dibebaskan dari pengenaan pajak pariwisata.

Pada saat awal diluncurkan, pajak pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara hingga RM654,62 juta atau setara Rp22 triliun. Pendapatan tersebut berasal 11 juta kamar hotel yang tersedia di hotel seluruh Malaysia.

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Perlu diketahui, saat ini ada 41 negara di dunia yang mengenakan jenis pajak pariwisata. Pajak ini dikenakan sebagai langkah antisipasi dampak negatif pariwisata. Selain itu, untuk mengurangi jumlah pengunjung wisatawan asing ke suatu negara. (sap)


Topik : pajak internasional, pajak pariwisata, insentif pajak, pemulihan ekonomi, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’