Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pengembalian Dana Taperum PNS Tidak Kena Pajak

A+
A-
53
A+
A-
53
Pengembalian Dana Taperum PNS Tidak Kena Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dana tabungan perumahan (Taperum) akan dikembalikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah pensiun atau ahli waris PNS yang sudah meninggal. Pengembalian tanpa dikenai pajak.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan dana yang dikembalikan adalah dana Taperum PNS yang dipayungi ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) No. 14/1993.

"Dana yang akan kami kembalikan ke PNS adalah dana Taperum PNS yang dipayungi oleh Keppres No. 14/1993, di mana pengembalian tabungannya tidak dikenai pajak," ujar Adi, dikutip Jumat (18/9/2020).

Baca Juga: Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara

Deputi Bidang Pengarahan BP Tapera Ari Eko pun menambahkan dana yang dikembalikan kepada PNS yang pensiun dan ahli waris PNS yang sudah meninggal mencakup seluruh tabungan dan hasil pemupukannya.

Pengembalian dana Taperum PNS beserta hasil pemupukannya telah diakomodasi dalam UU No. 4/2016 tentang Tapera.

"Artinya, seluruh dana termasuk pemupukannya dan aset yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum PNS akan dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS sesuai peruntukannya yaitu dikembalikan kepada PNS pensiun dan ahli waris atau dialihkan kepada PNS aktif sebagai saldo awal Tapera," jelas Ari.

Baca Juga: Mencermati Sistem Pajak Internasional di Berbagai Negara

Berdasarkan penghitungan sementara, dana Taperum PNS yang menjadi hak pensiunan PNS dan ahli waris PNS yang sudah meninggal mencapai Rp1,8 triliun. Jumlah PNS yang pensiun tercatat mencapai 200.000 orang, sedangkan ahli waris PNS yang meninggal mencapai 376.000 orang.

"Saat ini, penghitungan kami untuk pensiunan dan ahli waris mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Ini adalah angka pokok dan pemupukan. Dalam penghitungannya ini, kami dibantu oleh aktuaris," ujar Ari.

Adapun dana yang menjadi hak PNS aktif dan akan dialihkan sebagai saldo awal Tapera mencapai Rp9,7 triliun. Jumlah PNS aktif saat ini mencapai 4 juta orang. Dana ini akan dikelola oleh BP Tapera sebagai saldo awal dan masing-masing PNS aktif dapat melihat besaran saldo awal yang mereka miliki.

Baca Juga: Akhirnya Stimulus Pembiayaan Korporasi Cair

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto menjanjikan dana Taperum PNS akan dikembalikan kepada PNS sebelum akhir 2020. Simak artikel ‘Dana Taperum PNS Dijanjikan Kembali Sebelum Akhir Tahun’.

Sesuai dengan ketentuan PMK 122/2020, BP Tapera akan mengembalikan dana Taperum PNS kepada PNS yang sudah pensiun serta ahli waris PNS yang sudah meninggal dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak dana Taperum PNS dialihkan kepada BP Tapera.

Dana Taperum PNS yang menjadi hak PNS yang sudah pensiun atau meninggal akan diusahakan dikembalikan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan terhitung sejak jangka waktu pengembalian 3 tahun terpenuhi.

Baca Juga: Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

Bila masih ada dana yang tidak berhasil dikembalikan dalam jangka waktu 30 tahun tersebut, BP Tapera bakal mengajukan penetapan status dana Taperum PNS sebagai dana tidak bertuan kepada pengadilan. Dana yang diputuskan tidak bertuan oleh pengadilan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (kaw)

Topik : PMK 122/2020, dana taperum, PNS, BP Tapera, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Yudistira

Kamis, 15 Oktober 2020 | 09:22 WIB
Tolong segera dicairkan dana taperum pensiunan pns pak...kasian krn untuk modal usaha di hari tua...birokrasinya jangan dibuat muter2...terimakasih

Suko Patrum

Selasa, 22 September 2020 | 18:06 WIB
Membingungkan.....

Amanah

Sabtu, 19 September 2020 | 11:02 WIB
kemana daya harus tanyakan untuk di lombok barat, apa nama kantornya.
1
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 08:30 WIB
TURKI
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:37 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:12 WIB
STIMULUS FISKAL
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL