Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengawasan Belanja Penanganan Bencana Berlanjut, Ini 5 Fokus BPKP

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengawasan Belanja Penanganan Bencana Berlanjut, Ini 5 Fokus BPKP

Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan agenda mengawal akuntabilitas dan tata kelola penanganan bencana tahun ini berlaku pada 5 area kegiatan utama.

Ketua BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan agenda pendampingan tata kelola belanja penanganan bencana tahun ini merupakan kelanjutan proses bisnis yang dilakukan pada tahun lalu. Menurutnya, proses pengawalan akan dilakukan secara holistik pada proses penanganan bencana.

"Kita harus bahu membahu menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan agar anggaran penanggulangan bencana tepat sasaran," katanya dalam Rakor penanggulangan bencana, dikutip Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Yusuf menjabarkan proses pengawasan BPKP sudah dimulai pada tahap pengadaan barang dan jasa dalam penanggulangan bencana. Kemudian agenda kedua dalam mengawal belanja untuk pengadaan alat material kesehatan penanganan Covid-19.

Selanjutnya, pengawasan BPKP atas pengelolaan dana siap pakai. Lalu, pengawasan atas program penanganan bencana. Terakhir, melakukan pengawasan atas manajemen logistik dalam penanganan bencana.

"Tantangan tata kelola dan akuntabilitas penanggulangan bencana ada dalam semua lini, misalnya di prabencana, keadaan darurat dan pascabencana," ujarnya.

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Yusuf menuturkan salah satu risiko besar dalam penggunaan dana yang berkaitan dengan bencana adalah besarnya celah kecurangan lantaran situasi bencana membutuhkan respons cepat di antaranya dengan melonggarkan sejumlah pelonggaran aturan dan kebijakan.

Menurutnya, pelonggaran kebijakan bisa saja dilakukan untuk mempercepat respons pemerintah dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, akselerasi tersebut harus dibarengi dengan akuntabilitas yang terjaga.

"Risiko akuntabilitas dan risiko kecurangan dapat meningkat dengan memanfaatkan celah kedaruratan. Untuk itu, tata kelola dan akuntabilitas penting dalam penanggulangan bencana," ujar Yusuf. (rig)

Baca Juga: Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Topik : akuntabilitas keuangan, BPKP, APBN, belanja pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 12 Maret 2021 | 22:47 WIB
Setuju sekali dengan pendapat ketua BPKP. Tata kelola dan akuntabilitas penanggulangan bencana sudah disiapkan dalam semua lini (prabencana, keadaan darurat dan pascabencana). Namun, persiapan dan rencana sematang apapun akan tetap mendatangkan resiko, baik yang mampu di prediksi maupun tidak. Penan ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Setelah Aturan Turunan Siap, DJP Bakal Gencarkan Sosialisasi UU HPP

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:30 WIB
EKONOMI DIGITAL

QRIS Diperluas, Aktivitas Bisnis dan Pembayaran Pajak Terintegrasi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada PPS, Sanksi 200% Tax Amnesty Tidak Diberlakukan Sementara

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya