PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Harap e-Tax Court Mudahkan WP Cari Keadilan

Muhamad Wildan | Jumat, 28 Juli 2023 | 10:30 WIB
Pengadilan Pajak Harap e-Tax Court Mudahkan WP Cari Keadilan

Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim.

JAKARTA, DDTCNews - Kehadiran e-tax court diharapkan bisa memudahkan para pencari keadilan mengambil upaya hukum melalui Pengadilan Pajak.

Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim mengatakan terdapat beberapa manfaat dari hadirnya e-tax court ini. Salah satunya adalah memungkinkan pemohon untuk mengajukan banding, bersidang, hingga memperoleh putusan secara elektronik.

"Banyak kelebihan dari e-tax court ini, antara lain kemudahan akses bagi pencari keadilan di seluruh Indonesia, penyederhanaan pelayanan administrasi persidangan, mendorong efisiensi persidangan, dan penanganan arsip yang lebih ringkas," katanya, Jumat (28/7/2023).

Baca Juga:
Beri Conditional Rebate ke Distributor, Bagaimana Ketentuan Pajaknya?

Ali menerangkan e-tax court merupakan pengembangan dari aplikasi TC ONE yang digunakan sejak 2019. TC ONE merupakan sistem yang dibangun guna mengintegrasikan modul-modul yang sudah ada sebelumnya.

Dia menuturkan e-tax court resmi dipakai untuk administrasi sengketa dan pelaksanaan persidangan terhitung sejak Senin (31/7/2023) seiring dengan diterbitkannya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023.

Ketentuan Pendaftaran Akun di PER-1/PP/2023

PER-1/PP/2023 ditetapkan dan berlaku pada 21 Juli 2023. Dengan berlakunya PER-1/PP/2023, Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Untuk mengajukan banding melalui e-tax court, wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukum perlu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu.

Bagi wajib pajak, pendaftaran dilakukan dengan mengunggah surat permohonan registrasi akun dan surat keterangan terdaftar atau NPWP. Untuk penanggung pajak, perlu mengunggah surat permohonan registrasi akun dan surat keterangan terdaftar; NPWP; KTP; KK; atau paspor.

Lalu, bagi kuasa hukum, pendaftaran dilakukan dengan cara mengunggah surat permohonan registrasi akun dan surat izin kuasa hukum atau kartu tanda pengenal kuasa hukum. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi