Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Pengadilan Masukkan Cryptocurrency sebagai Aset Keuangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengadilan Masukkan Cryptocurrency sebagai Aset Keuangan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Distrik Israel sepakat dengan usulan otoritas pajak (Israel Tax Authority/ITA) dalam memutuskan posisi mata uang virtual (cryptocurrency). Berdasarkan putusan pengadilan, keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency seharusnya dipajaki.

Putusan ini timbul karena adanya banding dari CEO dan pendiri yayasan Decentralized Autonomous Vehivles (DAV) Noam Copel. Copel mengklaim keuntungan yang diperolehnya dari transaksi Bitcoin bebas dari pajak.

ITA menilai keuntungan apapun yang dihasilkan dari transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin dikenai pajak. Pasalnya, cryptocurrencyharus dipandang sebagai aset keuangan dan tidak sesuai dengan definisi dari mata uang resmi.

Baca Juga: Arkeolog Temukan Artefak Kegiatan Pajak Zaman Purba

“Kedudukan hukum Bitcoin selalu berubah karena ini merupakan aset baru. Bitcoin bisa saja dihapus atau digantikan dengan jenis mata uang virtual lain yang justru berpotensi semakin menyulitkan untuk otoritas untuk memajakinya,” kata Hakim Pengadilan Distrik Israel Shmuel Bornstein seperti dikutip Kamis (23/5).

Mengingat tidak ada aturan khusus di Israel, ITA sebelumnya telah mengklarifikasi cryptocurrency akan dikenakan capital gains tax(CGT) sehingga transaksi mata uang virtual ini dipajaki 25% untuk investor swasta.

Sementara itu, perusahaan yang menjualbelikan atau bertransaksi cryptocurrency akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 17%. Namun, pemberlakuan PPN ini hanya berlaku pada wajib pajak perusahaan.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Cryptocurrency Tinggal Tunggu Persetujuan DPR

Pada kasus lain, ITA sempat menganggap cryptocurrency sebagai properti. Akibatnya, cryptocurrency dipajaki seperti halnya transaksi komoditas properti.

Atas dasar kebijakan pemerintah, Pengadilan Distrik Sentral Lod akhirnya menolak banding Noam Copel dan mengharuskan Copel untuk menjalani proses hukum yang berlaku serta melunasi tunggakan pajak dari transaksi cryptocurrency.

Copel mendapat untung NIS8,27 juta (Rp33,21 miliar) pada 2013 dari melikuidasi kepemilikan crypto yang dia peroleh kembali pada 2011. Dalam argumennya di hadapan hakim, dia mengklaim keuntungan yang dihasilkan lima tahun lalu berasal dari pertukaran antara individu, bukan transaksi bisnis yang dikenakan pajak menurut hukum Israel.

Baca Juga: Kasus Pajak Selesai, Model Israel Ini Bayar Denda Pajak Rp21 Miliar

Kendati demikian, seperti dilansir Finance Magnates, pengadilan distrik Israel memutuskan mendukung posisi ITA sehingga membuat semua keuntungan yang dihasilkan melalui penjualan Bitcoin dikenai pajak. Putusan itu membuat Copel bertanggung jawab untuk membayar pajak sekitar NIS3 juta (Rp12,04 miliar) dan denda NIS30.000 (Rp120,46 juta).

Topik : cryptocurrency, bitcoin, Israel
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 13 September 2019 | 19:44 WIB
PRANCIS
Senin, 02 September 2019 | 10:59 WIB
KIRGISTAN
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI