Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pengadaan Core Tax System Berisiko Molor, Ada Apa?

0
0

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadaan sistem inti perpajakan (core tax system) terancam molor dari rencana awal bisa efektif berjalan pada 2021. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (9/7/2019)

Proses pengadaan procurement agent yang rencananya dilakukan sejak awal April ternyata mundur hingga September 2019. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan memang ada pergeseran beberapa bulan terkait pengadaan procurement agent.

“Ini tidak masalah, justru meningkatkan kredibilitas proses pengadaaanya,” katanya.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Hal itu terjadi karena otoritas pajak ingin memastikan adanya tata kelola pengadaan yang baik melalui pendampingan dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, beberapa media juga menyoroti topik terkait pemajakan ekonomi digital. Di tataran domestik, pemerintah masih merumuskan kebijakan terkait pemajakan ekonomi digital. Pasalnya, perumusan regulasi harus mempertimbangkan aspek keadilan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ini 7 Rencana Aksi Ditjen Bea Cukai Tertibkan Importir Nakal
  • Masih Sesuai Rencana

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan meski terjadi pergerseran waktu, proses pengadaan core tax system tetap berjalan seperti yang direncanakan. Otoritas berharap pada September 2019, pengadaan procurement agent sudah bisa dilakukan.

“Jadi untuk hal-hal lainnya, semua masih seperti yang direncanakan,” ujarnya.

Core tax system merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi tax payer accounting.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan
  • Pemajakan E-Commerce

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengakui pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema pemajakan bagi ekonomi digital. Namun, Kemenkeu mulai mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce.

Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dijual di Indonesia.

  • Menjaga Keadilan

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan berbagai aspek menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait pajak digital. Hal ini dilakukan agar menjaga keadilan dalam pemajakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

“Ekonomi digital tidak hanya tentang perusahaan digital raksasa lintas negara, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pungutan pajak jangan sampai mengganggu iklim usaha dan merugikan konsumen,” jelasnya.

  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,27%. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian diperkirakan berada di kisaran 5,07—5,1%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dia mengestimasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa lebih dari 5,1% karena efek momentum Pemilu 2019 dan Lebaran.

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI
  • Pemberian Insentif

Presiden Joko Widodo melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat saat perang dagang Negeri Paman Sam dengan China masih terjadi. Pemerintah, sambungnya, perlu memberikan berbagai insentif agar eksportir Indonesia bisa menembus pasar Amerika Serikat dan pasar-pasar baru lainnya.

“Ada kesempatan yang tidak bisa diambil karena insentif-insentif itu tidak diberikan,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya

“Ini tidak masalah, justru meningkatkan kredibilitas proses pengadaaanya,” katanya.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Hal itu terjadi karena otoritas pajak ingin memastikan adanya tata kelola pengadaan yang baik melalui pendampingan dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, beberapa media juga menyoroti topik terkait pemajakan ekonomi digital. Di tataran domestik, pemerintah masih merumuskan kebijakan terkait pemajakan ekonomi digital. Pasalnya, perumusan regulasi harus mempertimbangkan aspek keadilan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ini 7 Rencana Aksi Ditjen Bea Cukai Tertibkan Importir Nakal
  • Masih Sesuai Rencana

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan meski terjadi pergerseran waktu, proses pengadaan core tax system tetap berjalan seperti yang direncanakan. Otoritas berharap pada September 2019, pengadaan procurement agent sudah bisa dilakukan.

“Jadi untuk hal-hal lainnya, semua masih seperti yang direncanakan,” ujarnya.

Core tax system merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi tax payer accounting.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan
  • Pemajakan E-Commerce

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengakui pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema pemajakan bagi ekonomi digital. Namun, Kemenkeu mulai mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce.

Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dijual di Indonesia.

  • Menjaga Keadilan

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan berbagai aspek menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait pajak digital. Hal ini dilakukan agar menjaga keadilan dalam pemajakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

“Ekonomi digital tidak hanya tentang perusahaan digital raksasa lintas negara, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pungutan pajak jangan sampai mengganggu iklim usaha dan merugikan konsumen,” jelasnya.

  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,27%. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian diperkirakan berada di kisaran 5,07—5,1%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dia mengestimasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa lebih dari 5,1% karena efek momentum Pemilu 2019 dan Lebaran.

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI
  • Pemberian Insentif

Presiden Joko Widodo melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat saat perang dagang Negeri Paman Sam dengan China masih terjadi. Pemerintah, sambungnya, perlu memberikan berbagai insentif agar eksportir Indonesia bisa menembus pasar Amerika Serikat dan pasar-pasar baru lainnya.

“Ada kesempatan yang tidak bisa diambil karena insentif-insentif itu tidak diberikan,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Arus Kas Masih Aman Meskipun Penerimaan Pajak Seret, Ini Rahasianya
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, core tax system, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI