Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pengadaan Core Tax System Berisiko Molor, Ada Apa?

0
0

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadaan sistem inti perpajakan (core tax system) terancam molor dari rencana awal bisa efektif berjalan pada 2021. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (9/7/2019)

Proses pengadaan procurement agent yang rencananya dilakukan sejak awal April ternyata mundur hingga September 2019. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan memang ada pergeseran beberapa bulan terkait pengadaan procurement agent.

 “Ini tidak masalah, justru meningkatkan kredibilitas proses pengadaaanya,” katanya.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Hal itu terjadi karena otoritas pajak ingin memastikan adanya tata kelola pengadaan yang baik melalui pendampingan dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, beberapa media juga menyoroti topik terkait pemajakan ekonomi digital. Di tataran domestik, pemerintah masih merumuskan kebijakan terkait pemajakan ekonomi digital. Pasalnya, perumusan regulasi harus mempertimbangkan aspek keadilan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini
  • Masih Sesuai Rencana

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan meski terjadi pergerseran waktu, proses pengadaan core tax system tetap berjalan seperti yang direncanakan. Otoritas berharap pada September 2019, pengadaan procurement agent sudah bisa dilakukan.

“Jadi untuk hal-hal lainnya, semua masih seperti yang direncanakan,” ujarnya.

Core tax system merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi tax payer accounting.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana
  • Pemajakan E-Commerce

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengakui pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema pemajakan bagi ekonomi digital. Namun, Kemenkeu mulai mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce.

Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dijual di Indonesia.

  • Menjaga Keadilan

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan berbagai aspek menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait pajak digital. Hal ini dilakukan agar menjaga keadilan dalam pemajakan.

Baca Juga: Ini 2 Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital Versi Dirjen Pajak

“Ekonomi digital tidak hanya tentang perusahaan digital raksasa lintas negara, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pungutan pajak jangan sampai mengganggu iklim usaha dan merugikan konsumen,” jelasnya.

  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,27%. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian diperkirakan berada di kisaran 5,07—5,1%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dia mengestimasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa lebih dari 5,1% karena efek momentum Pemilu 2019 dan Lebaran.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
  • Pemberian Insentif

Presiden Joko Widodo melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat saat perang dagang Negeri Paman Sam dengan China masih terjadi. Pemerintah, sambungnya, perlu memberikan berbagai insentif agar eksportir Indonesia bisa menembus pasar Amerika Serikat dan pasar-pasar baru lainnya.

“Ada kesempatan yang tidak bisa diambil karena insentif-insentif itu tidak diberikan,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

 “Ini tidak masalah, justru meningkatkan kredibilitas proses pengadaaanya,” katanya.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Hal itu terjadi karena otoritas pajak ingin memastikan adanya tata kelola pengadaan yang baik melalui pendampingan dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, beberapa media juga menyoroti topik terkait pemajakan ekonomi digital. Di tataran domestik, pemerintah masih merumuskan kebijakan terkait pemajakan ekonomi digital. Pasalnya, perumusan regulasi harus mempertimbangkan aspek keadilan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini
  • Masih Sesuai Rencana

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan meski terjadi pergerseran waktu, proses pengadaan core tax system tetap berjalan seperti yang direncanakan. Otoritas berharap pada September 2019, pengadaan procurement agent sudah bisa dilakukan.

“Jadi untuk hal-hal lainnya, semua masih seperti yang direncanakan,” ujarnya.

Core tax system merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi tax payer accounting.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana
  • Pemajakan E-Commerce

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengakui pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema pemajakan bagi ekonomi digital. Namun, Kemenkeu mulai mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce.

Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dijual di Indonesia.

  • Menjaga Keadilan

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan berbagai aspek menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait pajak digital. Hal ini dilakukan agar menjaga keadilan dalam pemajakan.

Baca Juga: Ini 2 Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital Versi Dirjen Pajak

“Ekonomi digital tidak hanya tentang perusahaan digital raksasa lintas negara, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pungutan pajak jangan sampai mengganggu iklim usaha dan merugikan konsumen,” jelasnya.

  • Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2019 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,27%. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian diperkirakan berada di kisaran 5,07—5,1%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dia mengestimasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa lebih dari 5,1% karena efek momentum Pemilu 2019 dan Lebaran.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019
  • Pemberian Insentif

Presiden Joko Widodo melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat saat perang dagang Negeri Paman Sam dengan China masih terjadi. Pemerintah, sambungnya, perlu memberikan berbagai insentif agar eksportir Indonesia bisa menembus pasar Amerika Serikat dan pasar-pasar baru lainnya.

“Ada kesempatan yang tidak bisa diambil karena insentif-insentif itu tidak diberikan,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, core tax system, Ditjen Pajak, DJP
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI