Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pendapatan Terdampak Pandemi, BPK: Pelayanan Publik Terpengaruh

A+
A-
0
A+
A-
0
Pendapatan Terdampak Pandemi, BPK: Pelayanan Publik Terpengaruh

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar memaparkan materi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pandemi Covid-19 memberi tekanan pada pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut pada gilirannya berdampak terhadap pelayanan publk yang disediakan pemerintah daerah (pemda).

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar mengatakan tekanan pada pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar terutama, di daerah yang perekonomiannya disokong sektor jasa dan pariwisata. Selain itu, akibat refocusing APBN, dana transfer yang diberikan ke daerah juga berkurang.

"Ini berdampak terhadap tujuan desentralisasi, yakni pelayanan publik. Pelayanan terhambat karena batasan-batasan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat," ujar Bahrullah, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Pajak Perusahaan yang Untung Saat Pandemi, Otoritas Tidak Buru-Buru

Kondisi ini mencerminkan terbatasnya kapasitas pemda dalam beradaptasi dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Genap 20 tahun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilaksanakan, masih banyak pemda yang belum mandiri.

Pada 2019 saja, jumlah pemda di Jawa dan Sumatra kalompok belum mandiri masih mencapai 236 dari 283 pemda yang menjadi sampel BPK dalam mengukur indeks kemandirian fiskal (IKF). Hanya 7 pemda yang dapat dikategorikan sebagai pemda mandiri.

“Hasil review IKF dengan tren yang relatif datar juga menunjukkan rendahnya tingkat inovasi yang dilakukan pemda dalam koridor desentralisasi 20 tahun terakhir," ujar Bahrullah.

Baca Juga: Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Oleh karena itu, BPK pun mendorong setiap kepala daerah pada masing-masing pemda untuk mengetahui keadaan riil di lapangan agar kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara tepat sasaran. (kaw)

Topik : BPK, pandemi, Covid-19, pendapatan asli daerah, PAD, pajak daerah, desentralisasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Istilah PPKM Darurat Diubah Jadi PPKM Level 4, Begini Penjelasannya

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOTA BATU

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

Rabu, 21 Juli 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN BANDUNG

Bersiap! Program Pemutihan Pajak Bakal Diadakan Kembali

Selasa, 20 Juli 2021 | 20:25 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Penjelasan Jokowi

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah