Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Penarikan Retribusi Harian Dihentikan

0
0

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM menghentikan penarikan retribusi jasa harian untuk kios-kios usaha. Kebijakan ini terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016.

Kepala Bidang Perdagangan Diperindagkop dan UMKM Bulungan Gerilyawansyah menjelaskan retribusi akan dipungut untuk setahun bagi pedagang yang menetap di kios yang tersedia. Sedangkan untuk pedagang yang selalu berpindah-pindah, retribusi tetap ditarik antara Rp1.000-Rp2.000 per hari.

“Adanya penarikan retribusi jasa usaha untuk setahun ini pun dapat meminimalisir petugas yang berada di lapangan. Retribusi yang dikeluarkan pedagang bisa langsung disetor ke bank. Jadi hanya setahun sekali wajib retribusi yang dikenakan,” terang Gerilyawansyah.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Penarikan retribusi setahun untuk jasa usaha dikenakan kepada pedagang yang diberi fasiitas lahan dan bangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini wajib dikenakan bagi pedagang yang memiliki kios di kawasan Pasar Induk Tanjung Selor, Kuliner Tepian Kayan, dan di kawasan pusat jajanan serba ada.

Kategori penarikan berdasarkan lahan dan bangunan di tiga kawasan tersebut diatas dibedakan berdasarkan los dan kios. Disebutkan, untuk los per tahun dikenakan retribusi Rp50 ribu per meter. Los itu hanya terdiri dari tiang dan tak memiliki dinding. Jika pedagang menggunakan los yang terlalu besar, tentu retribusinya menjadi kecil.

Jumlah yang berbeda akan dikenakan pada pada pedagang yang memiliki kios di Pasar Induk Tanjung Selor. Pedagang yang memiliki kios di kawasan ini akan dikenakan Rp80.000 dikali dengan luas bagunan per meter.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Disperindagkop dan UMKM mengenakan denda 2% setiap bulannya jika pedagang membayar retribusi melewati tanggal yang ditentukan. Sedangkan syarat-syarat untuk membayar pajak, pedagang harus memiliki surat izin pemakaian tempat usaha (SIPTU), identitas pemakai, dan identitas tempat.

Bila pedagang tak memiliki tiga syarat tersebut, pedagang bisa dianggap ilegal. “Sewaktu-waktu, Disperindagkop akan melakukan sidak untuk memeriksa ketiga syarat yang dibutuhkan tersebut untuk menarik retribusi,” pungkas Gerilyawansyah. (Amu)

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak

“Adanya penarikan retribusi jasa usaha untuk setahun ini pun dapat meminimalisir petugas yang berada di lapangan. Retribusi yang dikeluarkan pedagang bisa langsung disetor ke bank. Jadi hanya setahun sekali wajib retribusi yang dikenakan,” terang Gerilyawansyah.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Penarikan retribusi setahun untuk jasa usaha dikenakan kepada pedagang yang diberi fasiitas lahan dan bangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini wajib dikenakan bagi pedagang yang memiliki kios di kawasan Pasar Induk Tanjung Selor, Kuliner Tepian Kayan, dan di kawasan pusat jajanan serba ada.

Kategori penarikan berdasarkan lahan dan bangunan di tiga kawasan tersebut diatas dibedakan berdasarkan los dan kios. Disebutkan, untuk los per tahun dikenakan retribusi Rp50 ribu per meter. Los itu hanya terdiri dari tiang dan tak memiliki dinding. Jika pedagang menggunakan los yang terlalu besar, tentu retribusinya menjadi kecil.

Jumlah yang berbeda akan dikenakan pada pada pedagang yang memiliki kios di Pasar Induk Tanjung Selor. Pedagang yang memiliki kios di kawasan ini akan dikenakan Rp80.000 dikali dengan luas bagunan per meter.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Disperindagkop dan UMKM mengenakan denda 2% setiap bulannya jika pedagang membayar retribusi melewati tanggal yang ditentukan. Sedangkan syarat-syarat untuk membayar pajak, pedagang harus memiliki surat izin pemakaian tempat usaha (SIPTU), identitas pemakai, dan identitas tempat.

Bila pedagang tak memiliki tiga syarat tersebut, pedagang bisa dianggap ilegal. “Sewaktu-waktu, Disperindagkop akan melakukan sidak untuk memeriksa ketiga syarat yang dibutuhkan tersebut untuk menarik retribusi,” pungkas Gerilyawansyah. (Amu)

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak
Topik : pajak daerah, kota tanjung selor, kalimantan utara
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR