Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Penarikan Retribusi Harian Dihentikan

0
0

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM menghentikan penarikan retribusi jasa harian untuk kios-kios usaha. Kebijakan ini terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016.

Kepala Bidang Perdagangan Diperindagkop dan UMKM Bulungan Gerilyawansyah menjelaskan retribusi akan dipungut untuk setahun bagi pedagang yang menetap di kios yang tersedia. Sedangkan untuk pedagang yang selalu berpindah-pindah, retribusi tetap ditarik antara Rp1.000-Rp2.000 per hari.

“Adanya penarikan retribusi jasa usaha untuk setahun ini pun dapat meminimalisir petugas yang berada di lapangan. Retribusi yang dikeluarkan pedagang bisa langsung disetor ke bank. Jadi hanya setahun sekali wajib retribusi yang dikenakan,” terang Gerilyawansyah.

Baca Juga: Permudah Pelaporan, Aplikasi Online Ini Diterbitkan

Penarikan retribusi setahun untuk jasa usaha dikenakan kepada pedagang yang diberi fasiitas lahan dan bangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini wajib dikenakan bagi pedagang yang memiliki kios di kawasan Pasar Induk Tanjung Selor, Kuliner Tepian Kayan, dan di kawasan pusat jajanan serba ada.

Kategori penarikan berdasarkan lahan dan bangunan di tiga kawasan tersebut diatas dibedakan berdasarkan los dan kios. Disebutkan, untuk los per tahun dikenakan retribusi Rp50 ribu per meter. Los itu hanya terdiri dari tiang dan tak memiliki dinding. Jika pedagang menggunakan los yang terlalu besar, tentu retribusinya menjadi kecil.

Jumlah yang berbeda akan dikenakan pada pada pedagang yang memiliki kios di Pasar Induk Tanjung Selor. Pedagang yang memiliki kios di kawasan ini akan dikenakan Rp80.000 dikali dengan luas bagunan per meter.

Baca Juga: Bappenda Optimalkan Pungutan Pajak Kamar Kos

Disperindagkop dan UMKM mengenakan denda 2% setiap bulannya jika pedagang membayar retribusi melewati tanggal yang ditentukan. Sedangkan syarat-syarat untuk membayar pajak, pedagang harus memiliki surat izin pemakaian tempat usaha (SIPTU), identitas pemakai, dan identitas tempat.

Bila pedagang tak memiliki tiga syarat tersebut, pedagang bisa dianggap ilegal. “Sewaktu-waktu, Disperindagkop akan melakukan sidak untuk memeriksa ketiga syarat yang dibutuhkan tersebut untuk menarik retribusi,” pungkas Gerilyawansyah. (Amu)

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pakai Sistem Ini

“Adanya penarikan retribusi jasa usaha untuk setahun ini pun dapat meminimalisir petugas yang berada di lapangan. Retribusi yang dikeluarkan pedagang bisa langsung disetor ke bank. Jadi hanya setahun sekali wajib retribusi yang dikenakan,” terang Gerilyawansyah.

Baca Juga: Permudah Pelaporan, Aplikasi Online Ini Diterbitkan

Penarikan retribusi setahun untuk jasa usaha dikenakan kepada pedagang yang diberi fasiitas lahan dan bangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini wajib dikenakan bagi pedagang yang memiliki kios di kawasan Pasar Induk Tanjung Selor, Kuliner Tepian Kayan, dan di kawasan pusat jajanan serba ada.

Kategori penarikan berdasarkan lahan dan bangunan di tiga kawasan tersebut diatas dibedakan berdasarkan los dan kios. Disebutkan, untuk los per tahun dikenakan retribusi Rp50 ribu per meter. Los itu hanya terdiri dari tiang dan tak memiliki dinding. Jika pedagang menggunakan los yang terlalu besar, tentu retribusinya menjadi kecil.

Jumlah yang berbeda akan dikenakan pada pada pedagang yang memiliki kios di Pasar Induk Tanjung Selor. Pedagang yang memiliki kios di kawasan ini akan dikenakan Rp80.000 dikali dengan luas bagunan per meter.

Baca Juga: Bappenda Optimalkan Pungutan Pajak Kamar Kos

Disperindagkop dan UMKM mengenakan denda 2% setiap bulannya jika pedagang membayar retribusi melewati tanggal yang ditentukan. Sedangkan syarat-syarat untuk membayar pajak, pedagang harus memiliki surat izin pemakaian tempat usaha (SIPTU), identitas pemakai, dan identitas tempat.

Bila pedagang tak memiliki tiga syarat tersebut, pedagang bisa dianggap ilegal. “Sewaktu-waktu, Disperindagkop akan melakukan sidak untuk memeriksa ketiga syarat yang dibutuhkan tersebut untuk menarik retribusi,” pungkas Gerilyawansyah. (Amu)

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pakai Sistem Ini
Topik : pajak daerah, kota tanjung selor, kalimantan utara
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Jum'at, 22 Maret 2019 | 19:08 WIB
KABUPATEN ASAHAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:56 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 22 Maret 2019 | 17:57 WIB
KEPABEANAN
Kamis, 21 Maret 2019 | 19:43 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Kamis, 21 Maret 2019 | 11:33 WIB
KOTA MALANG
Rabu, 20 Maret 2019 | 20:26 WIB
KABUPATEN BULELENG
Rabu, 20 Maret 2019 | 19:11 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 19 Maret 2019 | 18:46 WIB
KOTA MATARAM
Senin, 18 Maret 2019 | 17:44 WIB
KABUPATEN CIREBON
Senin, 18 Maret 2019 | 17:25 WIB
KABUPATEN MAJALENGKA