Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pemulihan Ekonomi, Empat Negara Ini Deklarasikan Kerja Sama Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemulihan Ekonomi, Empat Negara Ini Deklarasikan Kerja Sama Perpajakan

Ilustrasi. (DDTCNews)

WARSAWA, DDTCNews—Negara anggota Uni Eropa blok Timur yakni Republik Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia sepakat memperkuat kerja sama perpajakan demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Empat menteri keuangan di Eropa Timur yang tergabung dalam Visegrad Group (V4) itu sepakat bekerja sama dan berkolaborasi terkait dengan kebijakan perpajakan ekonomi digital, pemberantasan penggelapan pajak dan praktik pencucian uang.

"Negara V4 berbagi tujuan yang sama dalam memerangi penipuan pajak dan melaksanakan kebijakan terkait perubahan iklim dengan adil," kata Menteri Keuangan Hungaria Mihaly Varga dikutip Senin (14/9/2020).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Varga menyatakan V4 dibentuk sebagai saluran kepentingan negara kawasan Timur di Uni Eropa. Dia menyebutkan agenda prioritas V4 sedikit berbeda dengan negara Eropa Barat, terutama terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemimpin negara V4 dengan tegas mendambakan adanya peningkatan hukum Uni Eropa untuk memerangi praktik pencucian uang yang menggerus kapasitas anggaran negara dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, V4 juga berharap seluruh negara anggota mempunyai instrumen yang sama dalam memajaki perusahaan multinasional. V4 juga berharap pendanaan anggaran Uni Eropa yang baru tidak membuat beban fiskal negara-negara anggota membesar.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Sementara itu, Menteri Keuangan Polandia Tadeusz Kokirislci menegaskan tidak sepakat dengan cara Uni Eropa dalam pengelolaan dana stimulus ekonomi senilai €750 miliar atau setara dengan Rp13.267 triliun.

Polandia dan Republik Ceko menentang perluasan kebijakan perdagangan karbon ke sektor maritim dan penerbangan yang diprediksi Komisi Eropa memberikan tambahan penerimaan senilai €10 miliar per tahun.

"Kombinasi pertentangan negara anggota dan terjadinya kebuntuan antara Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa atas sumber penerimaan mandiri baru telah mengancam pendanaan untuk paket pemulihan ekonomi," terangnya.

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Seperti dilansir Tax Notes International, anggota Uni Eropa sisi Timur telah memperkuat kerja sama perpajakan dalam beberapa bulan terakhir.

Kerja sama fiskal juga melibatkan negara bukan anggota Uni Eropa seperti yang dilakukan Polandia yang menjalin kesepakatan dengan Ukraina untuk memerangi penipuan pajak. Kerja sama dilakukan dengan berbagi informasi dan kolaborasi secara digital. (rig)

Baca Juga: Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny
Topik : polandia, uni eropa, kerja sama perpajakan, penggelapan pajak, pencucian uang, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:30 WIB
SWISS

Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:43 WIB
AMERIKA SERIKAT

Apple Rilis Update Harga di Berbagai Negara, Sesuaikan Kenaikan PPN

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny