Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Ilustrasi.

DEPOK, DDTCNews – Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan mengubah aturan pajak daerah.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Raperda tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu, penyusunan Raperda itu sekaligus untuk menjalankan mandat dari pemerintah pusat.

"Raperda tersebut dibuat karena ada peraturan baru dari pemerintah pusat. Selain juga adanya perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan dibentuknya suatu peraturan daerah (Perda) sebagai penyelenggaraan otonomi daerah,” kata Idris, Kamis (28/11/2019).

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari

Adapun aturan terkait dengan pajak daerah yang saat ini berlaku tercantum dalam Perda Kota Depok No.7/2010. Dengan demikian, apabila disahkan, Raperda itu akan mengubah aturan tentang pahak daerah yang berlaku sejak 2010 itu.

Selain Raperda tentang pajak daerah, terdapat 4 Raperda lain yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok. Dengan demikian, secara total, terdapat 5 Raperda yang diajukan Idris dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok.

Pertama, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok No.8/2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Kedua, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok No.7/2010 tentang Pajak Daerah.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon 50% Pajak Hotel dan Restoran

Ketiga, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok No.3/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Keempat, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok No.2/2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Kelima, Raperda perubahan atas Perda Kota Depok No.9/2012 tentang Retribusi Perhubungan.

Agar dapat diimplementasikan, Raperda yang merupakan usulan dari lembaga eksekutif itu harus diajukan pada lembaga legislatif untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Oleh karena itu, Idris berharap DPRD Kota Depok menyetujui kelima Raperda tersebut agar mengakselerasi pengimplementasian.

"Saya berharap kelima raperda itu dapat disetujui DPRD Kota Depok. Dengan begitu, Raperda tersebut dapat melalui tahap selanjutnya yaitu pembahasan. Setelah itu, barulah dapat segera diimplementasikan di Kota Depok,” ujar Idris.

Baca Juga: Perbarui Kerja Sama dengan PLN, Pajak Penerangan Jalan Dibahas

Seperti dilansir poskotanews.com, Idris menekankan penyusunan seluruh Raperda tersebut ditujukan untuk kemajuan pembagunan Kota Depok, “Semua Raperda ini demi kemajuan pembangunan di Kota Depok," tegasnya. (kaw)

Topik : pajak daerah, Kota Depok
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 28 Juni 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 27 Juni 2020 | 10:01 WIB
KOTA MAKASSAR
Jum'at, 26 Juni 2020 | 13:40 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TANGERANG SELATAN
Jum'at, 26 Juni 2020 | 10:39 WIB
KOTA BATAM
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK