TAIWAN

Pemerintah Usul Penurunan Tarif PPh OP

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 29 Oktober 2016 | 14:45 WIB
Pemerintah Usul Penurunan Tarif PPh OP

TAIPEI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Taiwan mengungkapkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh atas dividen untuk akan menjadi agenda reformasi pajak tahun 2017 mendatang.

Pada konferensi pers yang diadakan hari Kamis (27/10), Menteri Keuangan Sheu Yu-jer mengungkapkan insentif ini akan diterapkan bulan April atau Mei tahun depan.

“Meskipun penerimaan PPh orang pribadi turun, pemerintah menjamin target penerimaan pajak akan tetap tercapai,” ucapnya di Taipei.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Yu-jer mengatakan standar penghasilan tidak kena pajak akan dinaikkan dari TWD90.000 (Rp36 juta) menjadi TWD128.000 (Rp51,2 juta).

Selain itu, Ia juga menyatakan pemerintah akan menyusun kembali besaran tarif PPh atas dividen bagi subjek pajak dalam dan luar negeri.

Seperti dilansir dari tax-news.com, saat dividen dibagikan akan dikenakan PPh dengan tarif 45% untuk subjek pajak dalam negeri dan tarif 20% untuk subjek pajak luar negeri.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara