RUSIA

Pemerintah Ubah Tarif PPh OP Jadi Progresif

Redaksi DDTCNews | Rabu, 23 November 2016 | 06:06 WIB
Pemerintah Ubah Tarif PPh OP Jadi Progresif

MOSKOW, DDTCNews – Pemerintah Rusia sedang mempertimbangkan untuk mengubah sistem pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) atau individu dari sistem flat menjadi progresif. Skal progresif ini akan menyesuaikan besaran tarif pajak dengan penghasilan yang diterima.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Olga Golodets. Menurutnya, rencana ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberi keringanan PPh untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ini menjadi salah satu langkah penting yang dapat dilakukan ke depannya. Kami telah melakukan perhitungan dan telah mendiskusikannya hari ini,” ungkapnya, Senin (21/11).

Baca Juga:
Menuju Tarif PPh Orang Pribadi Lebih Progresif

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengungkapkan tarif PPh Individu sebesar 13% mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Sehingga rencana perubahan sistem pajak menjadi skala progresif ini dinilai tidak mungkin dilakukan sebelum tahun 2018.

Sementara itu, Profesor dari Departemen Bisnis Internasional di Graduate School of Corporate Management RANEPA, Lyudmila Dukanich mengatakan bahwa negara membutuhkan jenis sistem progresif untuk PPh Individu, karena dinilai akan lebih adil.

“Tarif pajak flat yang diterapkan di Rusia saat ini dinilai kurang adil. Karena faktanya pendapatan rata-rata orang terkaya di Rusia saat ini 14 kali lebih besar dari pendapatan orang-orang termiskin. Jadi dengan penghasilan yang berbeda harus dikenakan tarif yang sama sangat tidak adil,” ungkapnya. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 15 Februari 2024 | 11:30 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Daftar Negara yang Rutin Selaraskan Bracket PPh OP dengan Laju Inflasi

Sabtu, 25 November 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa Minta Bukti Potong Pajak Saat Resign, Ini Fungsinya

Selasa, 26 September 2023 | 14:00 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Reconsideration of Threshold PTKP, Sudahkah Relevan dan Adil?

Minggu, 23 April 2023 | 11:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ada Momen SPT Tahunan, Setoran PPh OP Tumbuh 12,7% di Kuartal I/2023

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024