Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Plastik

BANGKOK, DDTCNews - Pada minggu pertama bulan Juni, seekor Paus terdampar di Thailand selatan. Ironisnya, penyebab terdamparnya mamalia laut tersebut karena isi perut yang penuh dengan muatan plastik hitam. 

Kasus ini menambah panjang deretan satwa laut yang mati di pesisir Thailand karena mengkonsumsi limbah plastik. Data terakhir menyebutkan bahwa ratusan Penyu, Lumba Lumba dan Paus terdampar di pantai Thailand karena metabolisme yang terganggu akibat menelan sampah plastik manusia.

Menyikapi hal tersebut, Thon Thamrongnawasawat  selaku ahli perikanan di Universitas Kasetsart menyatakan pemerintah harus meniru langkah Uni Eropa dalam menekan jumlah penggunaan plastik dengan melarang beberapa produk plastik sekali pakai.

"Kami tidak ingin menjadi negara yang disalahkan semua orang di masa depan jika kami tidak melakukan apa-apa," katanya, Senin (4/6) dilansir New York Times.

Oleh karena itu, dalam jangka pendek sudah ada pembicaraan awal dengan pemerintah perihal penerapan pajak baru. Pungutan tersebut akan ditujukan pada penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Namun, upaya lebih keras seharusnya sudah dilakukan pemerintah dan tidak hanya berhenti pada pengenaan pajak. Anchalee Pipattanawattanakul, seorang aktivis Greenpeace di Thailand mengatakan perlunya penerapan pajak untuk perusahaan yang memproduksi kantong plastik.

Jadi, pajak tidak hanya dibebankan pada konsumen akhir. Melalui pemajakan pada tingkat produsen maka diharapkan memberikan efek yang lebih besar dalam menekan produksi plastik.

"Kami membutuhkan lebih banyak tekanan kepada pihak produsen," terangnya. (Gfa/Amu)