Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2023, Inflasi Dipatok 3,6%

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI resmi menyepakati asumsi makro pada RAPBN 2023.

Usulan asumsi inflasi pada RAPBN 2023 yang awalnya sebesar 3,3% disepakati naik menjadi 3,6%. Asumsi nilai tukar rupiah juga ditingkatkan dari yang awalnya senilai Rp14.750 per dolar AS menjadi Rp14.800 per dolar AS.

"Kita akan melakukan berbagai langkah-langkah untuk bisa semaksimal mungkin memenuhi target-target di dalam APBN kita sehingga tetap menjadi instrumen yang efektif, kredibel, dan bisa menjalankan fungsi sebagai shock absorber dan pelindung pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyepakati asumsi makro dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (31/8/2022).

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan suku bunga SBN 10 tahun, asumsi yang disepakati masing-masing adalah sebesar 5,3% dan 7,9% atau sama dengan usulan yang tercantum dalam RAPBN 2023.

Mengenai asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP), lifting minyak, dan lifting gas, pemerintah melalui Kementerian ESDM masih akan membahas ketiga asumsi tersebut bersama dengan Komisi VII DPR RI.

Untuk diketahui, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat memiliki perbedaan pandangan mengenai besaran inflasi pada tahun depan. Pemerintah meyakini inflasi pada tahun depan hanya akan mencapai 3,3%, sedangkan BI berpandangan inflasi pada tahun depan bisa melampaui 4%.

Proyeksi inflasi sebesar 3,3% oleh pemerintah didasari oleh adanya potensi meredanya tekanan harga komoditas pangan dan energi pada tahun depan.

Adapun BI dalam rapat berpandangan arah inflasi pada tahun depan ditentukan oleh kebijakan subsidi oleh pemerintah. "Inflasi tahun depan kemungkinan besar itu di atas 4% tergantung kebijakan mengenai subsidi," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dalam kesepakatan rapat, pemerintah dan BI diminta untuk berkoordinasi memformulasikan bauran kebijakan guna mengendalikan inflasi baik dari sisi suplai, distribusi, maupun dari sisi permintaan. (sap)