BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Dibandingkan dengan pelaksanaan sunset policy tahun 2008, amnesti pajak dinilai tak signifikan menarik wajib pajak (WP) baru. Kabar tersebut menjadi perbincangan utama beberapa media nasional pagi ini, Rabu (23/11).
Program amnesti pajak yang sudah berlangsung 4 bulan 22 hari belum sukses menambah WP baru. Sebab, sampai 2 minggu pertama November 2016, WP baru yang telah mengikuti amnesti baru mencapai 19.431 WP. Jumlah tersebut hanya 4% dari seluruh WP yang ikut amnesti pajak per tanggal 22 November 2016 sebanyak 459.669.
Jika dibandingkan dengan program serupa yakni sunset policy tahun 2008, angka ini sangat terpaut jauh. Program penghapusan sanksi administrasi pajak yang berlangsung selama periode 1 Januari 2008 sampai 28 Februari 2009 itu berhasil menjaring, 3,5 juta WP baru.
Kabar lainnya antara lain mengenai defisit APBNP 2016 yang tertolong amnesti pajak, Bank Indonesiaf (BI) yang mengurangi ketergantungan pada SBI untuk operasi moneter, dan masih minimnya realisasi dana pembebasan lahan. Berikut ulasan beritanya:
Pemerintah mengklaim defisit APBNP membaik. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan penerimaan pajak, khususnya dari uang tebusan program amnesti pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani mengatakan hingga pertengahan November 2016 defisit anggaran berada di level aman. Bahkan defisit anggaran hingga pertengahan bulan ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kendati demikian, angka defisit anggaran masih akan bergerak hingga akhir tahun. Askolani yakin hingga akhir tahun defisit akan tetap terjaga di level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut lebih lebar dibanding target APBNP 2016 yang sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.
BI akan terus mengurangi ketergantungan pada sertifikat BI (SBI) dalam mengelola operasi moneternya. BI ingin mengambil peran lebih besar dengan mengoptimalkan penggunaan surat berharga negara (SBN) sebagai instrumen moneter secara bertahap hingga menggantikan SBI. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan selama ini SBN telah menjadi salah satu instrumen moneter BI. Untuk menggantikan SBI, BI akan masuk ke pasar SBN dengan menyesuaikan kondisi likuiditas.
Syarat ketat dan banyaknya kontraktor yang enggan mengambil risiko pembebasan lahan membuat penyerapan anggaran badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masih sanngat minim. Dari dana yang dialokasikan dalam APBNP 2016 sebesar Rp16 triliun, hingga saat ini yang sudah tersalurkan baru Rp5 triliun. Artinya tingkat penyerapan anggaran pembebasan lahan pemerintah masih 31%. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sonny Loho mengatakan masih rendahnya realisasi dana pembebasan lahan karena pencairan dana harus didasarkan peraturan presiden (Perpres). Tanpa itu, Kemenkeu tidak bisa menyalurkan dana ke BLU LMAN. (Amu)
