Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Partai Berkuasa Minta Pemerintah Hapus Pengenaan PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Partai Berkuasa Minta Pemerintah Hapus Pengenaan PPN

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. (Foto: theweek.in)

TOKYO, DDTCNews - Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) meminta kepada Pemerintah Jepang untuk mengeluarkan kebijakan libur pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah pandemi Covid-19.

Anggota parlemen dari LDP Hiroshi Ando mengatakan PPN sebaiknya tidak dipungut dan pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan subsidi kepada korporasi dalam rangka mencegah terjadinya gulung tikar.

"Kita perlu memulihkan perekonomian dengan tidak memungut PPN, bahkan ke depan sebaiknya pemerintah tidak lagi memungut PPN dari setiap transaksi penjualan," kata Hiroshi di Tokyo, seperti dikutip Rabu (6/8/2020).

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

Pada kesempatan yang sama, Hiroshi juga mengkritik langkah pemerintah yang meningkatkan tarif PPN dari 8% menjadi 10% pada Oktober 2019 lalu. Menurutnya, kenaikan tarif PPN itu salah sejak awal mengingat ekonomi Jepang sedang melambat ketika kenaikan tarif tersebut disahkan.

Untuk diketahui, kala itu tarif PPN ditingkatkan sebagai upaya Jepang mengendalikan utang pemerintah yang terus meningkat. Meski demikian, pemerintah telah mengambil langkah untuk meringankan beban konsumen atas kenaikan tarif pajak tersebut seperti menawarkan voucher belanja.

Meski mendapatkan usulan dari partainya sendiri, seperti dilaporkan Reuters.com, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe secara terbuka menolak usulah penghapusan PPN oleh anggota parlemen LDP tersebut.

Baca Juga: PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

Penolakan terbuka ini menunjukkan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dinilai telah menggerus popularitas Abe di hadapan publik. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi LDP selaku partai pengusung.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Abe tercatat sangat rendah pada level 35,4%. Tingkat kepuasan masyarakat yang sangat rendah ini menunjukkan masyarakat tidak puas dengan langkah yang diambil oleh Abe dalam mengatasi pandemi Covid-19. (Bsi)

Baca Juga: Implementasi e-Faktur 3.0, DJP Masih Sediakan Skema Impor Data CSV
Topik : Jepang, PPN, Shinzo Abe
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 September 2020 | 09:34 WIB
E-FAKTUR 3.0
Sabtu, 19 September 2020 | 12:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 19 September 2020 | 06:01 WIB
PPN LAYANAN DIGITAL
Jum'at, 18 September 2020 | 15:17 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK