BERITA TERKINI
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. (foto: english.scio.gov.cn/)
PETALING JAYA, DDTCNews – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali memperjuangkan penerapan goods and services tax (GST) untuk menggantikan sales and services tax (SST) khususnya dalam situasi ekonomi global saat ini.
Selain paket stimulus, Najib mengatakan saat ini negara membutuhkan rencana yang komprehensif untuk ekonomi nasional. Namun, Najib menekankan negara terlebih dahulu harus membuat masyarakat memahami manfaat GST dan mengapa itu diperlukan.
“Ketika pemerintah memperkenalkan kebijakan, pertama-tama kita harus menjelaskannya kepada rakyat. Jika tidak, masyarakat mungkin akan marah dengan pemerintah,” ujar Najib
Perdana Menteri ke-6 Malaysia ini menyatakan negara-negara lain telah mengambil langkah yang serupa. Dia menjadikan Arab Saudi yang baru-baru ini meningkatkan tingkat GST-nya dari 5% menjadi 15% sebagai contohnya. Simak artikel ‘Dampak Corona, Arab Saudi Naikkan Tarif PPN Hingga 3 Kali Lipat’.
Akan tetapi, Najib kembali menekankan pentingnya bimbingan dan edukasi dari pemerintah. Hal ini lantaran pemerintah memerlukan dukungan dari rakyat agar suatu perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik.
“Dalam sistem parlementer yang demokratis, kita membutuhkan dukungan rakyat. Rakyat harus dibimbing dan dididik [tentang kebijakan]. Mudah-mudahan, orang akan menerima bahwa kita perlu mengganti SST dengan GST,” imbuhnya.
Najib menambahkan kebijakan populis tidak akan menguntungkan rakyat dalam jangka panjang. Untuk itu, dia menegaskan masyarakat perlu mengubah fokus mereka dari kebijakan populis agar dapat menerima kebijakan yang sebenarnya baik.
Najib juga menyoroti Partai Pakatan Harapan yang memiliki pola pikir kebijakan populis. Dia berujar pola pikir tersebut membuat partai ini menolak kebijakan dari Partai Barisan Nasional. Tak hanya itu, Najib menganggap pola pikir tersebut membuat masyarakat takut bahwa GST akan membebani rakyat.
"Padahal GST benar-benar dapat menstabilkan keuangan negara serta mengurangi defisit dan utang negara. Itulah yang saya sebut kebijakan populis yang bertujuan hanya untuk memenangkan pemilihan, tetapi pada akhirnya merugikan rakyat,” ungkap Najib, seperti dilansir FMT News. (kaw)
