Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Mitos di Balik Penurunan Tarif PPh

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari posisi saat ini 25% menjadi 20% untuk menggenjot investasi asing masuk ke Indonesia. Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak lalu menindaklanjuti rencana tersebut dengan membuat RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yang segera diajukan ke parlemen.

Menurut rencana, penahapan penurunan tarif PPh badan itu akan dimulai pada 2021 sampai 2023 ketika tarif PPh badan Indonesia sudah turun menjadi 20%. Langkah penahapan ini persis mengulangi penurunan tarif PPh melalui RUU Pajak Penghasilan yang dibahas dan disahkan di parlemen pada 2008, yang menurunkan tarif PPh secara bertahap mulai 2009 ke 2010 dari posisi awal 30% menjadi 25%

Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak juga telah memulai program reformasi pajak sejak 2016. Dari program tersebut diharapkan akan terjadi perluasan basis pajak yang dapat mengompensasi atau meminimalisasi dampak penurunan tarif tersebut kepada penerimaan. Diperkirakan, dengan penurunan tarif PPh dari 25% ke 20% akan ada penerimaan yang hilang sebesar Rp87 triliun per tahun.

Akan tetapi, diandaikan, dari penurunan tarif itu daya saing investasi Indonesia di kawasan akan semakin meningkat, sehingga dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Benarkah asumsi ini? Apakah itu cuma sekadar mitos-mitos yang biasa mengiringi rencana penurunan tarif, seperti sudah kita lihat saat tarif PPh turun dari 30% ke 25% satu dasawarsa lalu? Apa dampak penurunan tarif yang paling realistis?

Untuk membahas sekaligus menjawab berbagai pertanyaan tersebut, CNBCIndonesia.com mewawancarai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dan Partner DDTC Research and Training Bawono Kristiaji. Wawancara diadakan di studio CNBCIndonesia.com di Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berikut kutipannya:

Topik : PPh, PPh badan, reformasi perpajakan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Mei 2020 | 08:08 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 20 Mei 2020 | 20:45 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SLOVENIA
Rabu, 20 Mei 2020 | 18:19 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN