Meski Banyak Penolakan, Aturan Pajak BBM Akhirnya Disahkan

AUCKLAND, DDTCNews – Parlemen telah mengesahkan aturan daerah yang akan memajaki bahan bakar kendaraan bermotor. Aturan ini akan berlaku pada akhir pekan ini (1/7), sementara daerah lainnya baru bisa menerapkannya pada tahun 2021.

Pengendara di Auckland akan dikenakan 11,5 sen dolar Selandia Baru per liter BBM dengan prediksi terkumpul NZD4,3 miliar setelah 10 tahun implementasi. Penambahan penerimaan pajak itu akan digunakan untuk membiayai proyek pemerintah seperti light rail transit (LRT) ke bandara, transportasi umum dan jalan raya.

“Penerapan kebijakan itu akan menambah pendapatan untuk sektor transportasi di Auckland hingga mencapai NZD4,3 miliar [Rp41,92 triliun], yang terdiri dari penerimaan pajak BBM sebanyak NZD1,5 miliar [Rp14,62 triliun],” ungkap Menteri Transportasi Selandia Baru Phil Twyford dalam odt.co.nz, Selasa (26/6).

Phil menilai rencana Partai Nasional yang ingin membatalkan kebijakan tersebut justru akan menggugurkan rencana pemerintah dalam membangun infrastruktur. Dia menegaskan jika aturan itu dicabut maka proyek infrastruktur di Auckland tidak akan ada yang mendanai.

Twyford meyakinkan aturan pajak itu juga memuat strategi untuk memastikan Dewan Auckland bertanggung jawab atas cara membelanjakan anggaran, mengendalikan penggunaan pendapatan dan menerapkan pelaporan keuangan terhadap publik.

Meski begitu, asumsi Phil mendapat kritikan dari Juru bicara Transportasi Nasional Jami-Lee Ross yang mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak yang tidak proporsional pada orang-orang berpenghasilan rendah di Auckland Selatan.

"Mereka akan menjadi orang yang paling terpukul oleh pajak bahan bakar regional ini. Mereka tidak akan merasakan manfaat apa pun, mereka tidak akan melihat trem yang melewati pintu mereka dan tidak akan melihat efisiensi transportasi, yang semua itu diklaim Menteri akan terjadi,” kata Ross.

Selain itu, aturan pajak daerah terhadap BBM ini pun disoroti Juru Bicara Pembangunan Ekonomi Nasional Selandia Baru Paul Goldsmith menyatakan pajak tersebut hanya akan menambah biaya bagi para pengusaha.

“Penambahan biaya itu terjadi pada paket kurir, truk, truk beton, galon susu yang dibawa ke supermarket, maupun semua barang yang diangkut secara fisik harus dibayar dengan tarif tambahan atas pajak BBM,” ungkap Paul. (Gfa/Amu)