Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Literasi
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Melihat Kembali Konstitusi

A+
A-
0
A+
A-
0
Melihat Kembali Konstitusi

Ilustrasi. (Foto: DDTCNews)

BEBERAPA waktu lalu ramai pesan-pesan di media sosial yang mengkritik program tax amnesty. Tulisan-tulisan yang bernada mengecam kebijakan tersebut masuk ke grup-grup whatsapp dan menjadi bahan pembicaraan anggota grup. Bahkan, muncul pula tagar #stopbayarpajak yang lantas jadi viral.

Merespons situasi ini, Dirjen Pajak lalu merilis Peraturan Nomor 11/PJ/2016. Peraturan ini berupaya menjawab hal-hal yang menjadi pokok keresahan masyarakat, seperti siapa yang berhak menjadi subjek pajak tax amnesty, dan bagaimana perlakuan pajak terhadap aset-aset tertentu, seperti warisan.

Kita bersyukur setelah beleid itu terbit keresahan masyarakat terlihat mereda. Pesan dan kritik itu pun berhenti sebagai pesan, alias tak bertransformasi menjadi gerakan. Di dunia nyata ini, nyaris tak terhitung lagi gerakan politik yang berangkat dari masalah pajak—termasuk di dunia fiksi, seperti di film Star Wars.

Baca Juga: Kata DJP, 96% Peserta Amnesti Pajak Sudah Lapor SPT. Anda Sudah?

Kalau ditelaah lebih dalam, pada konteks negara kita, kampanye via tagar stop bayar pajak itu tentu dapat dikategorikan sebagai ajakan memberontak. Pasalnya, membayar pajak adalah perintah konstitusi, seperti halnya bela negara. Dan memang hanya dua itulah perintah yang diwajibkan konstitusi kepada warganya.

Tapi tentu kita tidak boleh gegabah dengan serta-merta menyimpulkan bahwa ajakan tersebut adalah ajakan untuk memberontak kekuasaan yang sah. Tidak sejauh itu. Dalam konteks ini, ajakan tersebut tak lebih dari sekadar kritik, yang merefleksikan kekhawatiran sekaligus keresahan sebagian masyarakat.

Dari perspektif yang lebih luas, perlu segera dipahami bahwa pro dan kontra dalam tax amnesty adalah hal biasa. Tetapi kalau kebijakan tax amnesty dipahami sebagai usaha untuk menyebarkan teror yang meresahkan rakyat, tentu itu sudah keliru, sudah terlalu jauh syak wasangka dan simpulannya.

Baca Juga: Paling Lambat Besok! Peserta Amnesti Pajak Harus Lapor Ini ke DJP

Sebab kalau memang niat jahat untuk meneror itu yang mendasari program tax amnesty, tidak akan mungkin ada 38 negara di dunia ini—dan jumlahnya masih akan terus bertambah—baik negara sosialis maupun kapitalis, yang pemerintah dan parlemennya sama-sama bersepakat untuk menerapkan amnesti pajak.

Pro kontra dalam tax amnesty, terutama dalam soal keadilan pajak, yang muncul di seluruh negara yang menerapkan tax amnesty sangat bisa dipahami karena memang tax amnesty bukanlah kebijakan perpajakan yang terbaik atau ideal, melainkan kebijakan yang terbaik kedua (second best policy).

Kebijakan yang diharapkan tentu adalah kebijakan terbaik. Tapi dengan kendala dan situasi baik dari sisi kepatuhan pajak maupun sistem administrasi, sangat sulit mencapai hal tersebut. Akhirnya, pilihan yang tersedia adalah second best policy, yang sekaligus menjadi terobosan untuk memperbaiki situasi.

Baca Juga: Efek Virus Corona, DJP Beri Kelonggaran Peserta Amnesti Pajak

Dalam konteks ini pula kita memaknai gugatan yang diajukan sebagian kelompok masyarakat terhadap tax amnesty di Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari pro dan kontra itu tadi, gugatan ini wajar dan pada titik tertentu dapat bermanfaat untuk mendiseminasi kebijakan pajak, khususnya tax amnesty.

Ada banyak referensi di dunia ini yang menyangkut gugatan itu, seperti uji materi tax amnesty yang diajukan kepada MK Jerman dan MK Kolombia beberapa tahun lalu. Konstruksi kedua gugatan itu sama, yakni berpijak pada persoalan ketidakadilan pajak berupa diskriminasi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.

Namun dalam putusannya, MK Jerman dan MK Kolombia menganggap tax amnesty tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, tax amnesty bertujuan membawa kembali wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh, dan dengan motif legislasi untuk mengatasi permasalahan fiskal dengan cara memperkuat basis pajak.

Baca Juga: DJP Kirim 'Surat Cinta' untuk 55% Peserta Amnesti Pajak, Anda Dapat?

Pelajaran dari uji materi tax amnesty di Jerman dan Kolombia itu tidak lain adalah bahwa argumentasi ketidakadilan tidak relevan terhadap tax amnesty. Sebab dengan tax amnesty, basis dan penerimaan pajak akan meningkat, dan peningkatan itu digunakan untuk meraih cita-cita konstitusi, yakni menyejahterakan rakyat.

Topik : tax amnesty, gugatan MK, keresahan warga
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:29 WIB
TAX AMNESTY II
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 18:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 06:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 10:00 WIB
INSENTIF FISKAL
Minggu, 24 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 24 Mei 2020 | 08:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA