PRANCIS

Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

Muhamad Wildan | Senin, 10 Agustus 2020 | 16:32 WIB
Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews—Konsensus global atas proposal pemajakan atas ekonomi digital atau Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) diprediksi bakal tidak sepenuhnya tercapai tahun ini.

Hal itu disampaikan Mantan Kepala Forum on Tax Administration (FTA) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Hans Cristian Holte. Menurutnya, saat ini negara lebih fokus menangani pandemi virus Corona.

"Dinamika yang terjadi saat ini membuat proses untuk mencapai konsensus global tertahan. Saya ragu negara anggota Inclusive Framework bisa mencapai kesepakatan secara penuh pada 2020," ujar Holte dilansir dari Tax Notes International, Senin (10/8/2020).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Namun demikian, Holtem menilai yurisdiksi atau negara-negara akan kehilangan momentum reformasi perpajakan internasional apabila kedua proposal tersebut tidak disepakati.

Dia menilai sangat penting bagi otoritas pajak untuk memberikan input kepada pemerintah mengenai skema pajak seperti apa yang mungkin untuk diadministrasikan dan bisa diimplementasikan oleh otoritas.

Meski pelaku perpajakan cenderung menjadi observer dalam negosiasi politik konsensus perpajakan global, Holtem menilai otoritas pajak perlu memperingatkan risiko-risiko yang muncul apabila konsensus global tidak tercapai.

Baca Juga:
Tingkatkan Kesadaran Pajak, Uni Emirat Arab Terbitkan Taxpayer Charter

Seperti diketahui, OECD menargetkan konsensus global atas kedua proposal yang diusung bisa dicapai pada akhir 2020. Namun, hingga saat ini negosiasi masih terhambat perbedaan-perbedaan yang muncul dari negara-negara anggota Inclusive Framework.

Contoh, Amerika Serikat termasuk pihak yang menentang keras proposal Pillar 1 dari OECD dan mengusulkan adanya safe harbour approach. AS tercatat mengusulkan adanya penundaan negosiasi Pillar 1 pada Juni lalu.

Terkait dengan Pillar 2, masih terdapat beberapa negara yang menginginkan agar klausul-klausul dalam Pillar 2 dipecah dalam beberapa pilar, tidak dalam satu pilar.

Saat ini, 137 negara anggota Inclusive Framework akan bertemu dan menyepakati suatu konsensus politik atas kedua proposal pada Oktober. Namun, masih belum dapat dipastikan kesepakatan politik apa yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor