Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

A+
A-
0
A+
A-
0
Mantan Kepala FTA Sebut Konsensus Global Pajak Digital Sulit Tercapai

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews—Konsensus global atas proposal pemajakan atas ekonomi digital atau Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) diprediksi bakal tidak sepenuhnya tercapai tahun ini.

Hal itu disampaikan Mantan Kepala Forum on Tax Administration (FTA) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Hans Cristian Holte. Menurutnya, saat ini negara lebih fokus menangani pandemi virus Corona.

"Dinamika yang terjadi saat ini membuat proses untuk mencapai konsensus global tertahan. Saya ragu negara anggota Inclusive Framework bisa mencapai kesepakatan secara penuh pada 2020," ujar Holte dilansir dari Tax Notes International, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Namun demikian, Holtem menilai yurisdiksi atau negara-negara akan kehilangan momentum reformasi perpajakan internasional apabila kedua proposal tersebut tidak disepakati.

Dia menilai sangat penting bagi otoritas pajak untuk memberikan input kepada pemerintah mengenai skema pajak seperti apa yang mungkin untuk diadministrasikan dan bisa diimplementasikan oleh otoritas.

Meski pelaku perpajakan cenderung menjadi observer dalam negosiasi politik konsensus perpajakan global, Holtem menilai otoritas pajak perlu memperingatkan risiko-risiko yang muncul apabila konsensus global tidak tercapai.

Baca Juga: Makin Sengit! Komisi Eropa Resmi Ajukan Banding Sengketa Pajak Apple

Seperti diketahui, OECD menargetkan konsensus global atas kedua proposal yang diusung bisa dicapai pada akhir 2020. Namun, hingga saat ini negosiasi masih terhambat perbedaan-perbedaan yang muncul dari negara-negara anggota Inclusive Framework.

Contoh, Amerika Serikat termasuk pihak yang menentang keras proposal Pillar 1 dari OECD dan mengusulkan adanya safe harbour approach. AS tercatat mengusulkan adanya penundaan negosiasi Pillar 1 pada Juni lalu.

Terkait dengan Pillar 2, masih terdapat beberapa negara yang menginginkan agar klausul-klausul dalam Pillar 2 dipecah dalam beberapa pilar, tidak dalam satu pilar.

Baca Juga: Cetak Biru Pemajakan Ekonomi Digital Terbit 12 Oktober

Saat ini, 137 negara anggota Inclusive Framework akan bertemu dan menyepakati suatu konsensus politik atas kedua proposal pada Oktober. Namun, masih belum dapat dipastikan kesepakatan politik apa yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. (rig)

Topik : oecd, fta, pajak digital, konsesus global, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK