Lobi Sri Mulyani Balikkan Sikap Muhammadiyah

JAKARTA, DDTCNews – Lobi yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk 'mengamankan' program pengampunan pajak (tax amnesty) membuahkan hasil.

Organisasi muslim berpengaruh itu akhirnya berbalik arah, dari semula menolak tax amnesty dan bahkan sudah berencana mengajukan uji material UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, menjadi mendukung dan berjanji ikut menyosialisasikan tax amnesty.

Sri Mulyani menemui pengurus PP Muhammadiyah beserta sejumlah pejabat a.l. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Pertemuan dilakukan selama 2,5 jam di Kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

Sayang, seusai pertemuan tersebut, tak satupun pejabat yang hadir mau memberikan pernyataan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi manyarankan wartawan menanyakan ke Menkeu.  "Tanyakan langsung ke Ibu Menteri (Keuangan), saya bukan Menteri," ujarnya.

Sikap yang sama juga diambil Teten. "Tanya ke Ibu saja," ujar Teten. Akan halnya Menkeu Sri Mulyani malah meninggalkan Kantor PP Muhammadiyah melalui pintu lain.

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Lincolin Arsyad mengatakan Muhammadiyah siap membantu mensosialisasikan program pengampunan pajak kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk kontribusi organisasi keagamaan kepada Pemerintah Indonesia.

Kesepakatan untuk membantu pemerintah terhadap program pengampunan pajak melalui sosialisasi telah diambil, setelah melakukan pertemuan dengan Menkeu. 

Namun, Muhammadiyah meminta pemerintah memprioritaskan azas keadilan dalam melaksanakan program pengampunan pajak. Dan hal itu menjadi catatan utama Muhammadiyah kepada pemerintah sebelum membantu sosialisasi.

Azas keadilan tersebut dimaksudkan kepada rakyat kelas menengah dan kelas atas diwajibkan mengikuti program pengampunan pajak. Sedangkan kewajiban tersebut tidak berlaku untuk rakyat kelas bawah.

“Muhammadiyah siap sosialisasi ke sejumlah universitas, khususnya universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena sosialisasi yang telah diadakan oleh berbagai pihak masih terasa kurang, tapi kami belum menentukan waktu yang tepat untuk sosialisasi,” ujarnya.

Lincolin mengakui bahwa fungsi dan tujuan program tersebut telah dijelaskan langsung oleh Menteri Keuangan. Program tax amnesty akan menertibkan WP yang tidak patuh pajak.

“Ibu Menteri Keuangan memaparkan tujuan utama tax amnesty, tidak terpaku pada target pencapaian, tapi justru melebihi dari angka-angka target. Tax amnesty ini juga bisa meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayarkan pajaknya,” pungkasnya. (Bsi)