KOTA BANDAR LAMPUNG

Langsung Diawasi KPK, 200 Tapping Box Dipasang

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 08 Oktober 2018 | 11:37 WIB
Langsung Diawasi KPK, 200 Tapping Box Dipasang

Ilustrasi. 

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Sebanyak 200 alat tapping box akan dipasang hari ini, Senin (8/10/2018). Pemasangan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Bank Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN mengatakan pemasangan tapping box ini dilakukan untuk mempercepat proses penagihan dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Dengan demikian, akan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan.

“Mulai Senin ini dipasang, ada 200 unit. Ini diawasi langsung oleh KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi],” tegasnya, seperti dilansir dari Lampung Pro.

Baca Juga:
Ada Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di NTB

Eria Desomsoni, Direktur Utama Bank Lampung mengatakan alat pendeteksi pajak atau tapping box akan mampu merekam seluruh aktivitas mesin kasir di tempat usaha yang menjadi wajib pajak (WP) di Kota Bandar Lampung.

Selama ini, sambungnya, penarikan pajak pemerintah kota masih menggunakan skema integritas kejujuran WP. Pemasangan tapping box ini menjadi salah satu inisiasi program dari KPK agar tidak terjadi kebocoran penerimaan pajak.

Tapping box adalah alat perekam, di mana seseorang yang belanja langsung dipotong pajak. Misalnya, belanja Rp100 ribu, dikenakan Rp110 ribu, yang Rp10 ribu punya pemerintah. Sudah dicatat otomatis,” jelasnya.

Pemasangan 200 unit tapping box ini ditargetkan selesai secepatnya. Ia pun sudah melakukan pemilihan vendor. Pada 1-2 Oktober lalu, vendor bekerjasama dengan BPPRD untuk menentukan titik-titik pemasangan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Rabu, 27 Maret 2024 | 16:30 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Pemkot Adakan Program Pemutihan PBB, Berlaku hingga 30 September

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi