Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

KPBB: Instrumen PPnBM Tidak Tepat untuk Tekan Emisi Karbon

0
0

Ilustrasi mobil listrik. 

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pemerintah mengubah skema pungutan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dari kapasitas mesin ke emisi gas buang dinilai tidak efektif. Idealnya, instrumen cukai dikedepankan untuk mengurangi polusi.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan skema pungutan PPnBM berdasarkan emisi gas buang tidak signifikan menekan peredaran kendaraan dengan emisi gas buang tinggi. Insentif untuk kendaraan rendah emisi pun tidak signifikan.

“Sekalipun dengan potongan PPnBM tapi dari harga jual kendaraan rendah karbon baik itu listrik maupun hybrid tetap tidak kompetitif jika dibandingkan kendaraan dengan teknologi konvensional,” katanya di Kantor KPBB, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: BAT Klaim Produk Mini-Cigar Patuhi Aturan Cukai & Kesehatan

Dengan penghitungan PPnBM sesuai rencana pemerintah, sambungnya, pungutan pajak secara nominal lebih besar mobil konvensional ketimbang hybrid. Namun, dengan biaya produksi dan teknologi yang besar, harga jual kendaraan hybrid akan tetap lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional.

Hal inilah yang kemudian menjadi disinsentif baik kepada masyarakat dan pabrikan. Harga jual yang tinggi membuat masyarakat enggan beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Kemudian, dari sisi manufaktur, tidak akan ada perubahan skema produksi ke kendaraan rendah emisi.

“Untuk itu perlu terobosan carbon tax dalam bentuk cukai dengan skema feebate atau tax rebate,” paparnya.

Baca Juga: Resmi! Ini PLB E-Commerce Pertama di Indonesia

Menurutnya, instrumen cukai lebih pas untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan. Bagi yang memenuhi standar emisi gas buang maka akan dikenakan cukai yang kemudian terefleksi pada harga jual.

Skema ini, menurutnya, lebih bijak dan sederhana bila pemerintah serius untuk menurunkan populasi kendaraan dengan emisi tinggi. Mekanisme pungutan juga minim pengawasan karena standar pabrikan dapat dipantau oleh pemerintah.

“Kalau dengan PPnBM untuk tekan emisi maka tidak tepat karena itu pajak yang melekat atas penggunaan kategori mewah. Cukai karbon seharusnya didorong,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Tidak Ada Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Ini Langkah DJBC

“Sekalipun dengan potongan PPnBM tapi dari harga jual kendaraan rendah karbon baik itu listrik maupun hybrid tetap tidak kompetitif jika dibandingkan kendaraan dengan teknologi konvensional,” katanya di Kantor KPBB, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: BAT Klaim Produk Mini-Cigar Patuhi Aturan Cukai & Kesehatan

Dengan penghitungan PPnBM sesuai rencana pemerintah, sambungnya, pungutan pajak secara nominal lebih besar mobil konvensional ketimbang hybrid. Namun, dengan biaya produksi dan teknologi yang besar, harga jual kendaraan hybrid akan tetap lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional.

Hal inilah yang kemudian menjadi disinsentif baik kepada masyarakat dan pabrikan. Harga jual yang tinggi membuat masyarakat enggan beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Kemudian, dari sisi manufaktur, tidak akan ada perubahan skema produksi ke kendaraan rendah emisi.

“Untuk itu perlu terobosan carbon tax dalam bentuk cukai dengan skema feebate atau tax rebate,” paparnya.

Baca Juga: Resmi! Ini PLB E-Commerce Pertama di Indonesia

Menurutnya, instrumen cukai lebih pas untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan. Bagi yang memenuhi standar emisi gas buang maka akan dikenakan cukai yang kemudian terefleksi pada harga jual.

Skema ini, menurutnya, lebih bijak dan sederhana bila pemerintah serius untuk menurunkan populasi kendaraan dengan emisi tinggi. Mekanisme pungutan juga minim pengawasan karena standar pabrikan dapat dipantau oleh pemerintah.

“Kalau dengan PPnBM untuk tekan emisi maka tidak tepat karena itu pajak yang melekat atas penggunaan kategori mewah. Cukai karbon seharusnya didorong,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Tidak Ada Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Ini Langkah DJBC
Topik : emisi karbon, kendaraan bermotor, mobil listrik, PPnBM, cukai
artikel terkait
Kamis, 18 April 2019 | 17:52 WIB
KELAPA SAWIT
Kamis, 18 April 2019 | 15:55 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 18 April 2019 | 13:28 WIB
PEMILU 2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI