Berita
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas

A+
A-
33
A+
A-
33
Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan identitas pembeli barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak diperjelas.

Hal tersebut menjadi bagian dari perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimuat dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja. Adapun terdapat 4 Pasal dalam UU PPN yang mengalami perubahan, salah satunya Pasal 13 UU PPN yang mengatur tentang faktur pajak.

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah … sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 … Pasal 13 diubah,” demikian bunyi penggalan Pasal 112 UU Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Ketentuan Penerbitan SKPKBT Juga Diubah

UU PPN yang tercantum dalam UU Cipta Kerja mengalami perubahan pada Pasal 13 ayat (5). Adapun Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada hakikatnya menjabarkan keterangan minimal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak terkait dengan penyerahan BKP atau JKP.

Secara lebih terperinci, perubahan terjadi pada bunyi Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN. Sebelumnya, pasal tersebut menyatakan faktur pajak salah satunya harus memuat nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembeli BKP atau penerima JKP.

Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai identitas pembeli tersebut diperjelas. Saat ini, Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN menyatakan identitas pembeli BKP atau JKP meliputi dua hal. Pertama, nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi.

Baca Juga: Syarat WP OP Dikecualikan dari Kewajiban Pembukuan Bakal Diatur

Kedua, nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan. Ketentuan mencantumkan nama dan alamat ini juga berlaku untuk pembeli yang bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh.

Kendati sebelumnya belum termaktub dalam UU PPN, ketentuan mencantumkan NIK atau paspor dalam faktur pajak bukanlah hal baru. Ketentuan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 4A Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d Perdirjen No.PER-31/PJ/2017

Namun, melalui Perdirjen Pajak No.PER-09/PJ/2018, pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas pembeli seperti diatur dalam Pasal 4A PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-31/PJ/2017 tersebut ditunda. Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan mkesiapan infrastruktur dan memperhatikan kesiapan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Baca Juga: Cara Input Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur 3.0

Hal ini berarti Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN yang baru telah memperjelas ketentuan mengenai identitas pembeli yang harus tercantum dalam faktur pajak. Adapun berdasarkan pasal 13 ayat (8) UU PPN, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. (kaw)

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Omnibus Law Perpajakan, UU PPN, faktur pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Christian

Rabu, 07 Oktober 2020 | 22:12 WIB
Menunggu pmk terbaru mengenai kewajiban memcantumkan Nik jika tdk mempunyai NPWP
1
artikel terkait
Rabu, 13 Januari 2021 | 10:28 WIB
PMK 237/2020
Senin, 11 Januari 2021 | 15:54 WIB
UU CIPTA KERJA
Senin, 11 Januari 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK