Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kepala Daerah Minta ASN Patuh Membayar Pajak Kendaraan

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepala Daerah Minta ASN Patuh Membayar Pajak Kendaraan

Ilustrasi.

SIMALUNGUN, DDTCNews – Wakil Bupati Simalungun, Sumatera Utara Zonny Waldi meminta aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya dapat patuh membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Zonny mengatakan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi sumber penerimaan pajak yang penting bagi Sumut. Dengan pajak tersebut, pemda dapat mendanai berbagai program pembangunan sehingga dapat dinikmati masyarakat.

"Saya mau pajak kendaraan dibayarkan tepat waktu. Saya ingin pejabat di Pemkab Simalungun menjadi contoh bagi masyarakat," katanya, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga: Pemda Klaim Layanan Online Bikin Setoran Pajak Restoran Optimal

Zonny menuturkan kepatuhan membayar pajak harus dilakukan, baik atas kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Untuk kendaraan dinas, pejabat atau ASN bertanggung jawab untuk memastikan kelayakan, kelengkapan surat, serta pelunasan pajaknya.

Saat ini, pemkab tengah berupaya menata aset daerah demi tertib administrasi. Dalam daftar tersebut, terdapat kendaraan dinas sebagai aset bergerak yang pemanfaatannya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebagian besar kendaraan dinas tersebut tengah dikumpulkan di halaman kantor Bupati Simalungun. Pada kendaraan dinas yang tidak bisa didatangkan, Zonny meminta dibuatkan dokumentasi foto mengenai kondisi kendaraan beserta surat-suratnya.

Baca Juga: Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

Dia berharap pendataan tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset daerah, sekaligus mendorong pengguna kendaraan dinas lebih bertanggung jawab.

"Ini terkait dengan kendaraan-kendaraan dinas milik Pemkab Simalungun yang banyak digunakan oleh pejabat, agar mendapat perhatian dari penggunanya," ujarnya seperti dilansir hetanews.com. (rig)

Baca Juga: Tunggakan Pajak PBB di Jakarta Meningkat, Tembus Rp9 Triliun
Topik : pemkab simalungun, kepatuhan pajak, ASN, pajak kendaraan, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 Juni 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:00 WIB
KABUPATEN BANGLI
Kamis, 17 Juni 2021 | 17:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:09 WIB
KOTA DUMAI
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA