INGGRIS

Kena Pajak Layanan Digital, Perusahaan Ini Tak Bebankan ke Pelapak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Agustus 2020 | 13:20 WIB
Kena Pajak Layanan Digital, Perusahaan Ini Tak Bebankan ke Pelapak

Ilustrasi. (sellerexpress.com)

LONDON, DDTCNews – Perusahaan e-commerce multinasional eBay berkomitmen untuk patuh dan membayar pajak layanan digital/digital services tax (DST) yang resmi berlaku di Inggris.

Melalui keterangan resmi, eBay memastikan pengenaan DST sebesar 2% atas raksasa digital yang beroperasi di Inggris tidak akan dibebankan kepada pelapak atau penjual di platform e-commerce eBay. Dengan demikian, tidak ada kenaikan biaya bagi pelapak yang menjual barang melalui eBay.

"Banyak dari Anda yang bertanya apakah eBay akan membebankan pajak ini kepada penjual dalam bentuk biaya baru untuk berjualan. Kami yakinkan Anda, hal itu tidak akan kami lakukan,” demikian bunyi penggalan keterangan resmi eBay Inggris, dikutip pada Kamis (13/8/2020).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Keputusan eBay ini menjadi angin segar bagi sekitar 300.000 pelapak asal Inggris yang menjual produknya melalui platform eBay. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berkomitmen menjadikan pasar eBay di Inggris sebagai pasar yang dinamis dan mengakomodasi semua level penjual.

Perusahaan itu menyatakan DST secara khusus ditujukan untuk perusahaan penyedia jasa layanan perdagangan elektronik. Oleh karena itu, beban pajak tersebut seharusnya tidak dilimpahkan kepada pelapak yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil dan menengah Inggris.

Seperti diketahui, pajak layanan digital merupakan salah satu pungutan baru yang diperkenalkan pemerintah Inggris melalui UU Keuangan 2020 yang diteken pada 22 Juli 2020. Pungutan DST berlaku surut mulai 1 April 2020.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Pungutan pajak sebesar 2% ini berlaku untuk perusahaan digital besar yang menawarkan layanan media sosial, mesin pencari, dan e-commerce. Adapun pajak layanan digital baru berlaku ketika suatu perusahaan atau grup memiliki pendapatan konsolidasi global lebih dari £500 juta.

Selain itu, terdapat syarat lain yang digunakan pemerintah, yakni dari total konsolidasi pendapatan global tersebut, korporasi membukukan pendapatan atas layanan digital di Inggris yang nilainya lebih dari €25 juta setahun.

Pemerintah Inggris menyatakan di bawah kerangka perpajakan internasional saat ini, pelaku usaha digital tidak memperhitungkan aspek jumlah pengguna layanan (user participation) saat mengalokasikan keuntungan di berbagai negara.

“Langkah ini [penerapan DST] akan memastikan bisnis multinasional tetap memberikan kontribusi yang adil untuk mendukung pembiayaan bagi pelayanan publik," tulis keterangan resmi Otoritas Pajak dan Bea Cukai Inggris (Her Majesty’s Revenue and Customs/HMRC), seperti dilansir Tame Bay. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini