KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Taksir Belanja Insentif PPN DTP Rumah Capai Rp 2 Triliun

Dian Kurniati | Kamis, 26 Oktober 2023 | 14:00 WIB
Kemenkeu Taksir Belanja Insentif PPN DTP Rumah Capai Rp 2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan belanja perpajakan karena pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah akan mencapai Rp2 triliun hingga 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) diberikan untuk mendorong penguatan sektor perumahan. Insentif ini berikan mulai November 2023 hingga Desember 2024.

"Pajak ditanggung pemerintahnya tahun ini Rp300 miliar untuk November-Desember dan tahun depan Rp1,7 triliun," katanya, dikutip pada Kamis (26/10/2023).

Baca Juga:
Pengenaan Bea Masuk dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Sri Mulyani menuturkan pemerintah memberikan insentif PPN DTP untuk mendorong penguatan sektor perumahan. Menurutnya, insentif tersebut diberikan lantaran sektor perumahan menyerap banyak tenaga kerja.

Dia berharap insentif PPN DTP akan membantu masyarakat membeli rumah secara lebih terjangkau. Apabila permintaan rumah meningkat, dampaknya pun bakal dirasakan oleh pelaku usaha di sektor properti perumahan.

Menteri keuangan menjelaskan insentif PPN DTP tersebut diberikan untuk rumah seharga di bawah Rp2 miliar. Pada November 2023 hingga Juni 2024, pemerintah akan memberikan insentif PPN DTP sebesar 100%.

Baca Juga:
Satgas Digitalisasi Klaim Pembayaran Pajak Daerah Sudah 90% Nontunai

Untuk penyerahan rumah pada masa pajak Juli hingga Desember 2024, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 50%.

"PPN akan ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah baru karena ini adalah untuk menghabiskan stok rumah yang ada," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 08 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Rabu, 08 Mei 2024 | 09:30 WIB KABUPATEN JAYAPURA

Pemutihan PBB Diadakan Lagi, WP Diimbau Segera Bayar Tunggakan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 08 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Rabu, 08 Mei 2024 | 10:07 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Batas Impor Barang Kiriman PMI Naik Jadi 2.800 Dolar AS

Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Akhirnya Rupiah Kembali Menguat Atas Dolar AS

Rabu, 08 Mei 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Pentingnya Belajar Pajak dalam Bahasa Inggris, Cek Platform Ini

Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?