Kemenkeu Rilis Platform Pembiayaan 'Hijau'

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merilis skema pendanaan baru dalam bentuk SDG Indonesia One. Platform kerja sama ini akan mendukung pembiayaan infrastruktur sesuai dengan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan skema SDG Indonesia One ini diibaratkan melaksanakan satu program dengan dua indikator keberhasilan. Pertama, memenuhi pembangunan nasional dan memenuhi target pembangunan internasional yang tercantum dalam SGD.

“Ibarat pepatah, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Kami lihat 17 tujuan SDG sejalan dengan program pemerintah yang masuk dalam RPJM,” katanya, Jumat (5/10/2018).

Tahap awal skema SGD Indonesia One mencatat dukungan pendanaan mencapai US$2,3 miliar atau setara Rp34,5 triliun. Sebagian besar dana tersebut berasal dari mitra, seperti dana filantropi, climate fund, green investors dan lembaga donor lainnya.

Dana tersebut akan dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan sejumlah fasilitas di bawah platform SDG Indonesia One. Fasilitas tersebut antara lain mencakup mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan, dan fasilitas investasi.

“Dengan platform ini kami berharap bisa memberikan pelajaran bagi dunia bagaimana Indonesia mengorganisasikan dirinya sendiri secara lebih baik, sehingga kita mampu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara lebih berkualitas,” terang Sri Mulyani.

Sektor prioritas dalam platform SDG Indonesia One ini adalah sektor yang sesuai dengan 17 SDG, seperti kesehatan, pendidikan dan energi terbarukan. Untuk saat ini, PT SMI akan berfokus kepada sektor infrastruktur yang sejalan dengan SDG.

“Misalnya, kita akan bangun puskesmas sebagai layanan kesehatan yang harus ada di setiap kecamatan,” imbuhnya.

Selain itu, platform ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di lokasi terdampak bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian, ada dukungan pendanaan di luar APBN untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana.

“Pemerintah terus mencari cara untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDG. Oleh karena itu, platform ini dibentuk sebagai pendanaan yang terintegrasi,” tutur Sri Mulyani. (kaw)