INGGRIS

Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Juli 2019 | 10:34 WIB
Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kantor Teknologi dan Inovasi Veolia mendukung penelitian dari Imperial College London yang mengusulkan pajak kemasan plastik di Inggris dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan harga antara plastik daur ulang dan murni sekitar 500 pound sterling (sekitar Rp8,5 juta). Dengan adanya pajak, perbedaan harga menjadi 150 pound sterling. Melihat kondisi ini, produsen akan menggunakan plastik yang mengandung bahan hasil daur ulang.

“Beralih dari plastik murni untuk menggunakan alternatif plastik daur ulang sangat penting bagi lingkungan, masuk akal bagi keuangan, dan mencerminkan harapan publik,” kata Richard Kirkman, Kepala Teknologi dan Inovasi Veolia Inggris dan Irlandia, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Selain berlaku untuk semua kemasan plastik dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%, pajak ini juga berlaku untuk kemasan tanpa isi yang diimpor ke Inggris.

Pajak kemasan plastik ini dirancang untuk menciptakan keadilan bagi perusahaan yang menggunakan plastik kemasan yang mengandung bahan daur ulang dan akan memungkinkan tambahan 2 juta ton kemasan untuk didaur ulang di Inggris.

Pengenaan pajak akan mendorong pihak yang menggunakan plastik virgin beralih ke plastik yang mengandung bahan daur ulang, atau mereka akan menghadapi denda pajak.

Baca Juga:
Pungut Cukai Plastik, Negara Tetangga Ini Incar Setoran Rp 9,5 Triliun

Adanya skema Ini pada akhirnya akan membuat biaya tersebut – pajak platik atau denda – diteruskan ke konsumen. Langkah ini akan membuat produk mereka lebih mahal dibandingkan dengan pihak yang memenuhi ambang batas kandungan bahan daur ulang sebesar 30%.

Laporan tersebut juga menyatakan polusi plastik disebabkan oleh kelebihan produksi plastik virgin. Dengan menciptakan lebih banyak permintaan untuk plastik daur ulang, limbah yang dihasilkan akan lebih sedikit.

“Sekarang tergantung pada pemerintah untuk menempuh dan mengadopsi kebijakan ini atau tidak. Saat ini belum tersedia bahan daur ulang untuk memenuhi keinginan ini. Namun, jika diterapkan, kita akan berinvestasi. Adanya pajak akan mempercepat permintaan ini,” ujar Kirkman seperti dilansir britishplastics.co.uk. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara