Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kejelasan Kebijakan Pajak Cryptocurrency Dipertanyakan

1
1

Ilustrasi. (foto: Inverse)

JAKARTA, DDTCNews –Kongres Amerika Serikat (AS) meminta kejelasan dari Internal Revenue Services (IRS) terkait kebijakan yang berlaku untuk cryptocurrency. Sejauh ini, pemajakan terhadap cryptocurrency, tidak terkecuali di AS, masih belum memiliki bentuk yang jelas.

Kongres mengirimkan surat kepada Komisioner IRS Charles P. Rettig, pada awal April lalu. Pihak Kongres dipimpin oleh anggota legislatif Partai Republik dari Minnesota, Tom Emmer dan didukung oleh 21 anggota lainnya. Emmer meminta agar IRS memberikan jawaban tertulis pada 15 Mei 2019 terkait perkembangan panduan yang rinci atas regulasi pajak mata uang digital.

“Panduan yang perlu dipersiapkan oleh IRS setidaknya harus mencakup konsekuensi pajak serta syarat minimal untuk melaporkan pajak bagi wajib pajak yang menggunakan mata uang virtual,” demikian isi dokumen permohonan tertanggal 11 April 2019 tersebut, seperti dikutip pada Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Pengguna Cryptocurrency Wajib Laporkan Transaksi

Beberapa pihak menilai perlunya kajian atas perspektif dari beberapa pemangku kepentingan. Hal ini dibutuhkan untuk meluruskan kekusutan dan melihat kemungkinan rencana regulasi yang bisa ditetapkan.

Mengutip analisis Wendy Walker di irishtechnews.ie, setidaknya ada empat pemangku kebijakan utama yang berkaitan dengan skema pajak untuk cryptocurrency. Pertama, IRS, sebagai institusi yang mengelola penerimaan negara.

Komisioner baru IRS Charles Rettig telah berjanji akan memberikan klarifikasi yang signifikan tentang kebijakan mata uang kripto. Akan tetapi, dia tidak memberikan penawaran apapun, termasuk adanya jangka waktu untuk klarifikasi. Regulasi terkait pajak ini sendiri telah diatur dalam Notice 2014-21 yang tidak banyak diketahui publik dan dinilai belum memberikan arahan yang jelas.

Baca Juga: Prancis Bakal Blokir Mata Uang Digital Milik Facebook

Kedua, Kongres. Beberapa anggota Kongres menjadi semakin tidak sabar dengan IRS. Terlebih, pada September 2018, Ketua Komite Legislatif AS dalam bidang pennyusunan anggaran Kevin Brady bersama empat anggota Kongres lainnya telah menyampaikan surat serupa kepada Pejabat Sementara IRS, David Kautter. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban apapun dari IRS.

Ketiga, penyedia platform pertukaran mata uang kripto. Entitas pertukaran mata uang kripto sejauh ini mencoba untuk mematuhi peraturan pajak. Mereka menilai hal tersebut dapat memberikan kredibilitas ke cryptocurrency sebagai aset yang layak yang seringkali memiliki reputasi sebagai alat tukar gelap, terlepas dari adanya beban administrasi tambahan untuk pelaporan ke IRS.

Keempat, investor cryptocurrency. Kelompok ini tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang tidak tertarik untuk menerima klarifikasi atas kebijakan pajak cryptocurrency. Kebanyakan dari mereka memilih untuk berinvestasi pada koin digital karena tidak adanya aturan terkait mata uang tersebut.

Baca Juga: Soal Rencana Pemangkasan Pajak Capital Gain, Ini Sikap Terbaru Trump

Ketidakjelasan dan kebingungan ini akan membuat celah pajak menjadi terbuka terbuka. Hasil kajian dari Fundstrat Global Advisers menunjukkan kewajiban pajak mata uang ini di AS berjumlah US$25 miliar dengan data keuntungan yang mencapai US$92 miliar pada 2017.

Kebocoran pajak ini kemudian dikhawatirkan akan terus membesar apabila IRS tidak dapat mengklarifikasi kebijakan pajak dan mulai menegakkan kepatuhan secara sungguh-sungguh. (kaw)

Baca Juga: Trump Mulai Obral Janji Pemangkasan Tarif Pajak 2.0

“Panduan yang perlu dipersiapkan oleh IRS setidaknya harus mencakup konsekuensi pajak serta syarat minimal untuk melaporkan pajak bagi wajib pajak yang menggunakan mata uang virtual,” demikian isi dokumen permohonan tertanggal 11 April 2019 tersebut, seperti dikutip pada Selasa (21/5/2019).

Baca Juga: Pengguna Cryptocurrency Wajib Laporkan Transaksi

Beberapa pihak menilai perlunya kajian atas perspektif dari beberapa pemangku kepentingan. Hal ini dibutuhkan untuk meluruskan kekusutan dan melihat kemungkinan rencana regulasi yang bisa ditetapkan.

Mengutip analisis Wendy Walker di irishtechnews.ie, setidaknya ada empat pemangku kebijakan utama yang berkaitan dengan skema pajak untuk cryptocurrency. Pertama, IRS, sebagai institusi yang mengelola penerimaan negara.

Komisioner baru IRS Charles Rettig telah berjanji akan memberikan klarifikasi yang signifikan tentang kebijakan mata uang kripto. Akan tetapi, dia tidak memberikan penawaran apapun, termasuk adanya jangka waktu untuk klarifikasi. Regulasi terkait pajak ini sendiri telah diatur dalam Notice 2014-21 yang tidak banyak diketahui publik dan dinilai belum memberikan arahan yang jelas.

Baca Juga: Prancis Bakal Blokir Mata Uang Digital Milik Facebook

Kedua, Kongres. Beberapa anggota Kongres menjadi semakin tidak sabar dengan IRS. Terlebih, pada September 2018, Ketua Komite Legislatif AS dalam bidang pennyusunan anggaran Kevin Brady bersama empat anggota Kongres lainnya telah menyampaikan surat serupa kepada Pejabat Sementara IRS, David Kautter. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban apapun dari IRS.

Ketiga, penyedia platform pertukaran mata uang kripto. Entitas pertukaran mata uang kripto sejauh ini mencoba untuk mematuhi peraturan pajak. Mereka menilai hal tersebut dapat memberikan kredibilitas ke cryptocurrency sebagai aset yang layak yang seringkali memiliki reputasi sebagai alat tukar gelap, terlepas dari adanya beban administrasi tambahan untuk pelaporan ke IRS.

Keempat, investor cryptocurrency. Kelompok ini tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang tidak tertarik untuk menerima klarifikasi atas kebijakan pajak cryptocurrency. Kebanyakan dari mereka memilih untuk berinvestasi pada koin digital karena tidak adanya aturan terkait mata uang tersebut.

Baca Juga: Soal Rencana Pemangkasan Pajak Capital Gain, Ini Sikap Terbaru Trump

Ketidakjelasan dan kebingungan ini akan membuat celah pajak menjadi terbuka terbuka. Hasil kajian dari Fundstrat Global Advisers menunjukkan kewajiban pajak mata uang ini di AS berjumlah US$25 miliar dengan data keuntungan yang mencapai US$92 miliar pada 2017.

Kebocoran pajak ini kemudian dikhawatirkan akan terus membesar apabila IRS tidak dapat mengklarifikasi kebijakan pajak dan mulai menegakkan kepatuhan secara sungguh-sungguh. (kaw)

Baca Juga: Trump Mulai Obral Janji Pemangkasan Tarif Pajak 2.0
Topik : cryptocurrency, Amerika Serikat, IRS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS